Tugas Dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Sebagai Dasar Pemindahan Hak Atas Tanah Pada PPAT Mustofa,SH., M.Kn Di Kota Yogyakarta

Laporan Bulanan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dan Pengelolaan Warkah

Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Sebagai Pelaksana Sebagian Kegiatan Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar (Buku Leter C) Di Kantor PPAT Hotaprana,SH

Proses Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sukarno, SH Di Kabupaten Sleman

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Tentang Pajak Yang Dalam Pengalihan Dan Perolehan Hak Atas Tanah Pada Akta-Akta Yang Di Buat PPAT

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Di Kabupaten Sleman

Tugas Dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dal;am Pembuatan Akta Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Pada Kantor Notaris PPAT Dr. Mustofa,SH., M.Kn Di Kota Yogyakarta

Beberapa Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Pembuat Tanah Temuan Kasus Di Kabupaten Sleman DIY

Peran pejabat pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam persiapan Dan pembuatan Akta Hibah Di Kabupaten Bantul provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan Pembuatan Akta Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Terkait Jual beli Tanah Pertanian Sudah Terdaftar Di Kabupaten

Pel;aksanaan Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Rangka Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kantor PPAT Agung Wibowo,SH. M.Kn. Kabupaten Sleman

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Peralihan Hak Atas Tanah Di Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Emabuel Retinanto, SH

Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha negara

Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik

Pejabat Pembuat Akta Tanah Perpektif Regulasi, Wewenang Dan Sifat Akta

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

EVALUASI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

SISTEM MANAJEMEN PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA PROVINSI IRIAN JAYA

REKLAMASI PANTAI DI KECAMATAN FAKFAK KABUPATEN FAKFAK PROPINSI IRIAN JAYA

STUDI TENTANG KASUS-KASUS PERTANAHAN DI INDONESIA YANG DILAPORKAN KE DEPUTI BIDANG PENGAWASAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL