EMPLOYEE PERFORMANCE & PENGUKURANNYA

KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH

FILSAFAT HUKUM PERSPEKTIF HISTORIS

MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN HUKUM

HAK-HAK ATAS TANAH PADA MASA BALI KUNA ABAD X-XI MASEHI

PROBLEMATIKA DAN STARTEGI PENYELESAIAN PELEPASAN TANAH WAKAF, TANAH DESA, DAN TANAH INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA BARU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STATEGI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KELURAHAN LIMAU MANIS, KECAMATAN PAUH, KOTA PADANG)

PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF MELALUI PENDAFTARAN TANAH SITEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BELITUNG DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETERAMPILAN MEMBACA CERDAS

HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TEORI DAN PRAKTIK (DILENGKAPI DENGAN BEBERAPA KASUS PERTANAHAN)

Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Proses Pembuatan Akta Tanah di Kantor Notaris-PPAT Aries Djoko Surjono Kabupaten Bantul

Peranana PPAT Dalam Pendaftaran Peralihan HAT Terhadap Validasi BPHTB dan PPH

Peranan Komparisi Dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Terdaftar

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Melalui jual Beli Pada PPAT SSM Ernawanto, S.H. Di Kabupaten Bantul

Tinjauan Peran PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Pertanian Setelah Pemberlakuan KTP-el Di Notaris/PPAT Agung Wibowo, S.H., M.Kn.

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Melalui Jual Beli Tanah Terdaftar Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mencegah Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta