PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pejabat
KATA KUNCI: pejabat
 | STUDI PELAKSANAAN PEMBINAAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) Dl WILAYAH EKS KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2001 |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2001 |
| STUDI PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM RANGKA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - BPN RI STPN - 2001 |
 | IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah - BPN RI STPN - 2014 |
 | IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - A Wiley-Interscience Publication - 2014 |
 | PENATAAN PENGGUNAAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI WINONGO (Studi Di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta) - STPN Press - 2014 |
 | KAJIAN KINERJA PETUGAS UKUR MENUJU REFORMASI BIROKRASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat) - BPN RI STPN - 2014 |
| STUDI DEVIASI HARGA TANAH YANG TERTERA DI DALAM AKTA JUAL BELI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP NILAI JUAL OBYEK PAJAK DAN HARGA PASAR DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI PROPINSI JAWA TENGAH ( Bulan Januari - Agustus 2000 ) - BPN RI STPN - 2000 |
 | Pencemaran Lingkungan - Rineka Cipta - 1991 - Lingkungan,Pencemaran |
 | Public Policy - Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan - Kencana - 2008 - Kebijakan |
 | Dasar Hukum dan Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Undang-Undang Rumah Susun - CV. Novindo Pustaka Mandiri - 2007 |
 | Perolehan Tanah Bagi Perusahaan - Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bhumi Bhakti Adhiguna - 1995 - Tanah |
 | Beginikah Rasanya 7 Malam Pertama di Alam Kubur? - Diva Press - 2011 - Agama |
 | Persembahan Perempuan Untuk Desa (Sebuah Pendahuluan) - Institute for Research and Empowerment - 2013 - Emansipasi Perempuan |
 | "Monarki Yogya" Inkonstitusional? - Grafika MArdi Yuana - 2011 - Monarki Yogya |
 | Ekonomi Regional - Teori dan Aplikasi - Bumi Aksara - 2006 - Ekonomi,Regional |
 | Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi - Ghalia Indonesia - 2003 - Keuangan,Desentralisasi,Fiskal |
 | Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah - Yayasan Hudaya Bina Sejahtera - 1982 - PPAT |
 | Peraturan Kepegawaian - Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2002, Petunjuk Perjalanan Dinas Luar Negeri Para Pejabat/Pegawai di Daerah, Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian - CV. Eko Jaya - 2002 - Peraturan,Kepegawaian |
 | Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat Dalam PTUN - (Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-undangan) - Dep. Dalam Negeri - 1994 - PTUN |
