SINERGI KANTOR PERTANAHAN DENGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya

Kami Diantara Mereka : Pengalaman Mahasiswa KKN PPM UGM 2013

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)

TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA.

CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN KAITANNYA TERHADAP TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA PARE PARE.

STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (YANG DIANGKAT DAN DISUMPAH) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DATI II BALIKPAPAN.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KAB. DATI II KLATEN.

KESADARAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KAB. DATI II SLEMAN

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI KOTAMADYA YOGYAKARTA.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN ALOR.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II AMBON.

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

PERANAN CAMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa enggara

Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia