KONFLIK TANAH PELUANG POLITIK, DAN AKSI REKLAIMING DI REGISTER 40 GEDUNGWANI, LAMPUNG

PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PROSES GANTI RUGI

UU ITE 2024 (UU RI NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU RI NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) & UU PDP2022 (UU Ri No 27. TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI )

NOTARIS DAN PPAT DI INDONESIA APLIKASI TEORI DAN PRAKTIK DALAM PEMBUATAN AKTA

PERATURAN JABATAN PPAT PENGANTAR PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA

RELASI NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DENGAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) PERWAL;IAN, PENGAMPUAN, KETIDAKHADIRAN DI TEMPAT (AFWEZIHEID), DAN HARTA BENDA TIDAK TERURUS (ONBEHEERDE NALATENSCHAP)

SEKOLAH (BUKAN) PENJARA MENGGUGAT DOMINASI KEKUASAAN ATAS PENDIDIKAN

SENGKETA PERTANAHAN

HUKUM DALAM JUAL BELI TANAH

JALAN PANJANG PPDB MENJADI NOTARIS DAN PPAT

HUKUM TATA USAHA NEGARA (SUATU IMPLEMENTASI ADMINISTRASI NEGARA DALAM TATA NEGARA

NOTARIS DAN PPAT SUATU PENGANTAR

Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan

KONSTRUKSI ANGGAPAN PELEPASAN HAK (Rechtsverwerking) DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM

ANALISIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH OBJEK LANDREFORM AKIRAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) (STUDI KASUS DI DESA OKO-OKO KECAMATAN POMALA KABUPATEN KOLAKA)

PENGGUNAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AJB NO. 30 TAHUN 1994 DENGAN SERTIPIKAT HM NO. 1447 TAHUN 2018 (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK)

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN)

PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JASA PERANTARA KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KOTA YOGYAKARTA

IMPLEMENTASI ALIH MEDIA DENGAN TRANSFORMASI DIGITAL GUNA MENDUKUNG PELAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER