PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pasal
KATA KUNCI: pasal
 | ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PRAKTIK MAFIA TANAH (STUDI KASUS: PUTUSAN PIDANA NOMOR 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Mafia Tanah,Putusan Pidana,Unsur Delik,Kepastian Hukum,Kantor Pertanahan |
| ANALISIS MEKANISME PENGAMANAN DANA KONSUMEN PADA FASE PRA-PENDAFTARAN TANAH DALAM PRE-PROJECT SELLING HUNIAN VERTIKAL: STUDI KOMPARATIF SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN INDONESIA DAN NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pre,project selling,registration gap,perlindungan preventif dana konsumen,trust accoun,caveat,off,the,plan; administrasi pertanahan |
| ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH SEBAGIAN TERHADAP SERTIFIKAT INDUK (STUDI KASUS DI KOTA MALANG) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Akta Jual Beli,Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Sertipikat Induk,Kepastian Hukum; Pemecahan Sertipikat |
| PENSERTIPΙΚΑΤΑΝ ΤΑΝAH PEMBERIAN RAJA BULELENG TAHUN 1711 (Studi Kasus di Kelurahan Kampung Singaraja Kabupaten Buleleng) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pemberian Tanah,Pensertipikatan Tanah,Konversi Hak,Kepastian Hukum |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL JOGJA BAWEN SEGMEN 5 DI KECAMATAN PRINGSURAT, KABUPATEN TEMANGGUNG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pengadaan tanah,ganti kerugian,jalan tol Jogja,B |
| HASIL MEDIASI PERTANAHAN SEJAK BERLAKUNYA PASAL 44 AYAT (5) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN Studi Kasus: Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - mediasi pertanahan,hasil mediati,Pengadilan Negeri,kepastian hukum |
| ANALISIS YURIDIS KETIDAKSESUAIAN DATA FISIK BIDANG TANAH PADA PENGADAAN TANAH ACCES ROAD PLTP ULUMBU DI KABUPATEN MANGGARAI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Perbedaan Luas Tanah,Pengadaan Tanah,PLTP Ulumbu,GNSS,Contradictoire Delimitatie |
| ANALISIS HUKUM ATAS TUNTUTAN PEMERINTAH DESA TERHADAP ASET TANAH PT PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 5 (Studi Kasus Tanah Eks Pabrik Gula Djatie Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tanah telantar,Hak Guna Bangunan,Metodologi Refleksi Integral 4 Pilar kekayaan nega,Hak Pengelolaan,penyelesaian sengketa pertanahan |
| HALAMAN JUDUL PENCATATAN BATASAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM SERTIPIKAT (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BIMA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pendaftaran tanah,batasan penggunaan tanah,sertipikat,Kota Bima |
| POLA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH PEMUKIMAN DALAM KAWASAN HUTAN BERDASARKAN ANALISIS SPASIAL DI DESA DEAGA, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Penguasaan Tanah,Kawasan Hutan,Analisis Spesial,PPTPKH,Reforma Agraria,Desa Deaga |
| PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI OLEH SATGAS PENGADAAN TANAH BENDUNGAN CABEAN DI KABUPATEN BLORA (STUDI DI DESA TODANAN DAN KARANGANYAR KECAMATAN TODANAN) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Inventarisasi dan Identifikasi,Ketidaksesuaian Da,Pengadaan Tanah,Model Edward III,Bendungan Cabea |
| KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH (SKTDATAS TANAH KASULTANAN YANG DIKUASAL SECARA TURUN-TEMURUN DI KAWASAN EMPLASMEN STASIUN LEMPUYANGAN, KOTA YOGYAKARTA SKRIPSI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Surat Keterangan Tanah,SKTTanah Kasultanan,Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat,Serat Palila,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL |
 | Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan - Liberty Yogyakarta - 1984 - Hukum,Tata Pemerintahan |
 | PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PROSES GANTI RUGI - Suluh Media - 2023 - Hukum Indonesia,Pertanahan |
 | UU ITE 2024 (UU RI NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU RI NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) & UU PDP2022 (UU Ri No 27. TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ) - Sinar Grafika - 2024 - UU Indonesia |
 | HUKUM PERJANJIAN PENJELASAN PASAL-PASAL PERJANJIAN BERNAMA DALAM KUH PERDATA (BW) EDISI REVISI - Sinar Grafika - 2020 - Hukum Perjanjian |
 | PENGANTAR HUKUM PIDANA MENGACU PADA KUHP BARU (UU NO. 1 TAHUN 2023) - Sinar Grafika - 2024 - Hukum Pidana Indonesia |
 | HAK MILIK ATAS TANAH - Anak Hebat Indonesia - 2025 - Kepemilikan Tanah |
 | HUKUM AGRARIA - Reka Cipta - 2023 - Hukum Agraria |
 | Reforma Agraria Di Indonesia - Sinar Grafika - 2015 - Agraria |
