PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: pasal
KATA KUNCI: pasal
 | Tindakan PPAT Dalam Menyikapi Proses Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar - STPN - 2013 - Jual Beli |
 | PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI - Prodiksus STPN - 2013 - Peralihan Hak Atas Tanah |
 | Jual Beli Tanah Milik Adat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sleman - STPN - 2013 - Jual Beli |
 | Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik : Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. - Pustaka Timur - 2010 - Hukum |
 | Pendaftaran Tanah Megersari Menjadi Tanah Kasultanan Setelah Berlakunya undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta - Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya - 2018 - Tanah Kasultanan,Pendaftaran Tanah Magersari,UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang keistimewaan Daerah |
 | Hukum Perikatan - Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW - Rajawali Pres - 2011 - Hukum,Hukum Perikatan |
 | KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (KAJIAN KOMPARATIF TIGA PERIODE PELAKSANAAN; ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ORDE REFORMASI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Reforma Agraria,Produk hukum kebijakan,Tata Kelola Pertanahan |
 | PENYELESAIAN ATAS "TANAH SISA" PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA(JTTS) RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG PROVINSI LAMPUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penelitian,Pengadaan Tanah,Tanah Sisa,JTTS |
 | PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN BIDANG TANAH PEKARANGAN(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN)SITI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penyelesaian Sengketa,Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan,Fungsi Sosial Hak Atas Tanah |
 | STATUS HUKUM TERHADAP PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG SEDANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN(STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTER, PROVINSI SUMATERA UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Hak Tanggungan,Pemecahan Sertipikat Hak Atas Tanah,APHT,Kota Pematangsiantar |
 | KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Kedudukan Hukum,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah,Surat Keterangan Tanah |
 | MEMBANGUN BASIS DATA PERTANAHAN DESA MARGODADI KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA(STUDI DI DUSUN KADIPIRO, DUSUN GROGOL DAN DUSUN MRANGGEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah |
 | PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP DALAM MENUNJANG PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KELURAHAN LEMBANG, KECAMTAN BANGGAE, KABUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - PTSL,IP4T,Pemetaan Kelurahan Lengkap |
 | PENGGUNAAN APLIKASI MAPIT GIS DALAM PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (sTUDI DI kANTOR PERTANAHAN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Android,Aplikasi Mapit GIS,Pengukuran Dan Pemetaan |
 | Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia - Kencana - 2014 - Hukum penanaman Modal Asing |
 | STUDI PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PG SRAGI Dl WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPTEN PEMALANG PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
 | PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR LELANG NEGARA MEDAN - BPN RI STPN - 2000 |
 | STUDI TENTANG PENSERTIPIKATAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTA RA - STPN - 2000 |
 | PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH MASSAL SWADAYA POLA AJUDIKASI
Dl KELURAHAN SUKOW INANG UN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGE TAN - STPN - 2000 |
 | GUGATAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KAYU PULAU DAN KAYU BATU ATAS TANAH DAN PANTAI/PERAIRAN LAUT DI APO DOK II JAYAPURA
TERHADAP PEMERINTAH DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA - STPN - 2000 |
