Keputusan MK Pasal 66 UUJN SRC.Dikartu Merah Nomor 1.121.XI

Diklat PPAT "Pertempuran" Baru Pasal 15.2.f nomor 7.79.VII

Ketum IPPAT Harus Reformasi Pasal - pasal Banci nomor 3.87.VIII

Pasal 15.2F yang Terlupakan Ternyata! Lanjutan Nomor 7.91.VIII

Hukum Perwakafan Di Indonesia

Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah

Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat: Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Manusia

Himpunan Hukum Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia - Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH HAK GOGOLAN DI DESA SUMBERAJI KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

PENGELOLAAN TANAH DRUWE DESA DI KECAMATAN PAYANGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH MELALUI PROGRAM LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROJECT (LMPDP) DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROPINSI N.T.B. TAHUN 2008 (Studi Kasus di Desa Kediri dan Desa Montong Are, Kecamatan Kediri)

Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia

PEMBUATAN PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK VISUALISASI PENYEBARAN SENGKETA PERTANAHAN (Studi Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat)

STUDI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PEWARISAN DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

PENSERTIPIKATAN TANAH UNTUK JALAN LINGKAR DARMA KECAMATAN DARMA KABUPATEN KUNINGAN

Aspek-Aspek Hukum BUUD/KUD Dalam Gerak Pelaksanaannya

NEGARAISASI DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH ULAYAT (STUDI KASUS DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT)

Pemanfaatan Visual Basic 6.0 Untuk Penataan Arsip Surat Ukur Dan Buku Tanah Secara Digital Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo

PERLINDUNGAN DAN LEGALISASI ASET BAGI ORANG MISKIN MELALUI PENDAFTARAN TANAH SESUAI PASAL 19 (4) UUPA DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG