PENGELOLAAN PERTANAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

PEMBANGUNAN SISTEM KEARSIPAN BUKU TANAH SECARA DIGITAL PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGARUH VARIABEL NILAI TANAH (LAND VALUE)TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA SELOMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMANPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Buku Pintar Menjadi MC, Pidato, Penyiar Radio dan Televisi

Pembetukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif

Prahara Asmara Sucinya Noda

Implementasi Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menunjang Tertib Administrasi Pertanahan

KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN ALOK BARAT KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TRANSFORMASI KOORDINAT PETA HAK GUNA USAHA DARI SISTEM LOKAL KE SISTEM NASIONAL (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN)

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1996 tentang Haka anggunagan Atas Tanah Beserta benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah di Kabupaten Jepara (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 13)

Penerapan Pasal 9 UU No, 56 PRP tahun 1960 Sehubungan Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian di Kabupaten Tabanan

PELAKSANAAN REGISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika

Keputusan MK Pasal 66 UUJN SRC.Dikartu Merah Nomor 1.121.XI

Diklat PPAT "Pertempuran" Baru Pasal 15.2.f nomor 7.79.VII

Ketum IPPAT Harus Reformasi Pasal - pasal Banci nomor 3.87.VIII

Pasal 15.2F yang Terlupakan Ternyata! Lanjutan Nomor 7.91.VIII

Hukum Perwakafan Di Indonesia

Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah