SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 DI KECAMATAN PEDAN KABUPATEN DATI II KLATEN.

Kamus Praktis Sekretaris dan Bisnis

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Pendidikan Pancasila

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur)

PENATAAN PENGGUNAAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI WINONGO (Studi Di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta)

Delik-Delik Tertentu (speciale Delicten) di Dalam KUHP

Berbagai Aspek Pembangunan Pedesaan

Membahas Pembangunan Desa

Alam Gaib: sikap islam terhadap Ilham, Kasyaf, mimpi, jimat, Ramalan dan Mantra

Mencari Bentuk Otonomi Daerah

Kajian Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Berdasarkan pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pandaftaran Tanah Dalam Mewujutkan Kepastian Hukum dan keadilan.

KAJIAN TENTANG STATUS PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH TIMBUL DI PANTAI SINE DESA KALIBATUR KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

UJI KETELITIAN RUBBER SHEETING DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK AUTODESK MAP 2004