PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: no.
KATA KUNCI: no.
 | NEWSLETTER NAWALA STPN YOGYAKARTA . SPTB STPN : MENJARING CALON PEMIMPIN PERTANAHAN YANG UNGGUL DAN BERKARAKTER VOLUME 6 NO.1 SEPTEMBER 2025 - Nawala STPN - 2025 - Majalah STPN |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSE PELAKSANAAN VERIFIKASI BUKE TANAH DALAM MENUJU PRA SERTIPIKAT ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Buku Tanah,Kendala,Mekanisme,Solusi,Verifikasi |
| ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH KASULTANAN YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultan Ground,HGB,Kebijakan Perizinan,Kepastian Hukum,Tata Kelola Pemerintahan yang Bai |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL PASCA PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH (Studi Kasus di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peremajaan Permukiman Kumuh,Dampak Ekonomi,Dampak Sosial,Peremajaan |
| INTEGRASI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI DESA KLAYUSIWALAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Integrasi,LSD,RDTR,Bidang Tanah |
| ANALISIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH OBJEK LANDREFORM AKIRAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) (STUDI KASUS DI DESA OKO-OKO KECAMATAN POMALA KABUPATEN KOLAKA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,Reforma Agraria,Peralihan Hak,Kepastian Hukum,Hukum Agraria |
| PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Tanah Aset Pemerintah |
| UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI TANTANGAN DAN SOLUSI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah,Tanah Kalurahan,Pemerintah Kal,Peraturan Gubernur,Tantangan dan Solusi,Condongc |
| ANALISIS PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI KASUS DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Masyarakat Hukum Adat,PTSL,Tanah Ulayat,Hak Komunal |
| PEMANFAATAN DATA BIDANG TANAH UNTUK PEMBARUAN DATA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kesesuaian,LP2B,penggunaan lahan,rekomendasi LP2B |
| PROBLEMATIKA TANAH GOGOLAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Gogolan,Konverst,PTSL,Sertipikat Pengganti Karena hilang,Konsolidasi Ta |
| EFEKTIVITAS PERMOHONAN PROGRAM PELAYANAN PERTANAHAN AKHIR PEKAN (PELATARAN) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,Pelayanan Publik,PELATARAN,Kantor Pertanahan,Karawang |
| KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL SEBAGAI SOLUSI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Kasus Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Permukiman Kumuh,Konsolidasi Tanah Vertikal,Konsep KTV Peran Stakeholder |
| PENGGUNAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AJB NO. 30 TAHUN 1994 DENGAN SERTIPIKAT HM NO. 1447 TAHUN 2018 (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Kantor Pertanahan |
| PENENTUAN ZONASI RAWAN BENCANA LONGSOR DI DESA SELODOKO, KECAMATAN AMPEL, KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kerawanan longsor,zonasi,penataan ruang,penggunaan lahan,analisis spasial,Desa Selodoko |
| ANALISIS KUALITAS CITRA SATELIT RESOLUSI SANGAT TINGGI PLELADES SEBAGAI DASAR PENETAPAN BATAS DESA JAMBAKAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - CSRST Pleiades,Penetapan batas desa,CEVW |
| PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Persepsi masyarakat,Sertipikat elektronik,PTSL |
| PENYELESAIAN BIDANG TANAH BERSERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH PASCA PENETAPAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,tumpang tindih,efektivitas,pertanahan,sertipikat |
