HUKUM AKUISISI

KAJIAN PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH-TANAH DI SEKITAR DANAU RAWA PENING KABUPATEN SEMARANG

ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT AKIBAT CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PERMASALAHAN 38 SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS SALVE VERITATE DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 04931/CAKUNG BARAT ATAS NAMA HARTO KHUSUMO DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR)

PENYELENGGARAAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PADA SEKTOR BERUSAHA MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION DI KABUPATEN PATI

UNDANG-UNDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASAR UU NO. 12 TAHUN 1985

UNDANG-UNDANG PATEN & MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS : UU RI NO. 13 TAHUN 2016, UU RI NO.20 TAHUN 2016

ISPIRASI & MOTIVASI BOB SADINO

HUKUM KEPOLISIAN DAN KRIMINALISTIK

UNDANG UNDANG RI NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN & PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 55/PUU-VIII/2010

UNDANG-UNDANG R.I. NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DI LENGKAPI KETETAPA DAN KEPUTUSAN MPR RI SIDANG TAHUNAN MPR RI 1-7 AGUSTUS 2003

Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP.

YAYASAN Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

Undang-undang RI.No.1 tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan Kawasan Permukiman dan

Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Penjelasannya

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

Arbitrase - Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata, Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Invesment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules Convention on the Recognition and Enforcement of Foreing Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990

Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia