PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: no.
KATA KUNCI: no.
 | Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar adat - PT. Citra Aditya Bakti - 1991 - Hukum Antar Golongan |
 | UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2004 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN) - Fokusmedia - 2005 - Pembangunan Nasional |
 | HUKUM AGRARIA DALAM TANTANGAN PERUBAHAN - Setara Press - 2018 - Hukum Agraria |
 | EVALUASI KESESUAIAN LAHAN & PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN - Gadjah Mada University Press - 2018 - evaluasi kesesuaian lahan dan perencanaan tata gun |
 | UNDANG-UNDANG HAM 1999 UU RI NO.39 TH.1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA - Sinar Grafika - 2000 - UU HAM |
 | KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA DALAM UU NO. 4 TAHUN 2004 - FH UUI Press - 2007 - Kekuasaan Kehakiman |
 | RPJMN(RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2004-2009 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004-2009 DI LENGKAPI UU RI NO. 25 Th. 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. - Sinar Grafika - 2006 - Pembangunan Nasional |
| PRINSIP PRINSIP PEMBAHARUAN AGRARIA PERSPEKTIF HUKUM - Rajawali Pers - 2009 |
 | PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH ANTARA EIGENAAR DAN BEZITTER STUDI KASUS TANAH Ex eigendom no. 775a kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - tanah ex eigendom,eigenaar,bezitter |
 | STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TANAH GANGGAM BAUNTUAK (STUDI DI NAGARI KOTO BARU SIMANGGALANG, KECAMATAN PAYAKUMBUH, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,Tanah Ganggam Bauntuak,Alat Pembuktian |
 | POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN MUARA ENIM - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SPPFBT,Kebijakan,Potensi |
 | DAMPAK DAN TIDAK LANJUT KEBIJAKAN GUBERNUR PROVINSI RIAU DALAM PENETAPAN AREAL PENCADANGAN TANAH UNTUK PERLUASAN PANGKALAN UDARA DI PEKANBARU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pencadangan Tanah,Dampak,Tindak Lanjut |
 | PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI NILAI TANAH DAN UJI PERBEDAAN PETA ZONA NILAI TANAH PBB TERHADAP PETA ZONA NILAI TANAH BPN (Studi Di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah) - STPN Yogyakarta - 2012 - Penilaian Tanah |
 | ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT. PERTIWI LESTARI MELALUI RESETTLEMENT DI DESA MARGAKAYA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT KABUPATEN KAEAWANG - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Kasus pertanahan,Solusi Konflik,Resettlement |
 | JENDERAL SUDIRMAN REBORN INDONESIA MERDEKA 100% - Nagamedia - 2019 - Sejarah |
 | PELAKSANAAN PENGUKURAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018 YANG DI LAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA PASCA PELAKSANAAN AZAZ CONTRADICTOIRE DELIMATIE DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO DAN KABUPATEN PASURUAN - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Azaz Contradictoire Delimiati,Pihak Ketiga |
 | ASPEK-ASPEK HUKUM KESEHETAN DI INDONESIA - Rajawali Pers - 2018 - Kedokteran,Undang,undang dan Peraturan,Kesehatan,Aspek hukum |
 | Seputar Hak Pengelolaan - STPN Press - 2011 - Hukum,Hak Pengelolaan |
 | Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria - STPN Press - 2018 - Regulasi Pertanahan |
 | Tinjauan Kritis Regulasi dan Implementasi Kebijakan P3MB - STPN Press - 2014 - Tinjauan Kritis |
