PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: no.
KATA KUNCI: no.
 | ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN MENGGUNAKAN GOOGLE EARTH ENGINE DAN PEMODELAN CELLULAR AUTOMATA ARTIFICIAL NEURAL NETWORK DI KABUPATEN WONOGIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - tutupan lahan,Google Earth Engine,CA,ANN,prediksi spasial,Wonogiri |
| PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SURMISSION (OSS) DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,KKPR,Perizinan BerusahaOnline Single Submission,OSS |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
| EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Proyek Strategis Nasional,Tanah Kas Desa,Ganti Rugi,Efektivitas |
 | NEWSLETTER NAWALA STPN YOGYAKARTA VOLUME NO.5 NO.2 AGUSTUS 2024 PEMIMPIN BARU, SEMANGAY BARU: MEMBANGUN KAMPUS MAJU DAN UNGGUL - STPN - 2024 - Majalah Bulanan STPN |
 | Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria - STPN Press - 2012 - Teori Hukum Pertanahan |
 | STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN UPAYA MENYELAMATKAN RIMBA YANG TERSISA - Pustaka Pelajar - 2010 - Masalah kehutanan Satu dasawarsa terakhir ini |
 | IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN DI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EDISI REVISI - Sinar Grafika - 2020 - Tata Guna Tanah |
 | UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH UU RI NO. 32 & 33 TAHUN 2004 - SL Media - 2011 - Peraturan,Undang,Undang Otonomi Daerah |
 | ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TELANTAR HAK GUNA BANGUNAN PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar,Tindak Lanjut |
 | ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara Pertanahan,Ahli Waris,dan Sertipikat Hak Pakai atas tanah |
 | EVALUASI PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIS MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Asas Kontradiktur Delimitasi,Evaluasi,Pendaftan |
 | KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2040 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan TanahRencana Tata Ruang Wilayah,RTRW,Kesesuaian Tanah,Kota Pekanbaru,Perubahan Tutupa,Metode Campuran,Desain Concurrent Triangulation |
 | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
 | ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pembatalan hak atas tanah,putusan pengadilan,penanganan kasus |
 | PROBLEMATIKA PERAN PEJABAT PEMBUAT AΚΤΑ TANAH DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK MELALUI JUAL BELI DI KABUPATEN PURBALINGGA (Studi di Kantor Notaris Selaku PPAT Charenina Dewirani, S.H,. M.Kn.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,PPAT,peralihan hak milik,akta jual |
 | PROBLEMATIKA PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH ASET UNTUK JALAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - aset tanah,jalan,pendaftaran tanah |
| IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KAWASAN SLEMAN TIMUR TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,LSD,Rencana Detail Tata Ruang,RDTRKetidaksesuaian |
 | IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGUKURAN SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Dampak,Kantor Pertanahan,Seksi Survei dan Pemetaan,dan Pengukuran Bidang T |
