KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANGWILAYAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

PENGADAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA TAMPAPADANG DI KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU (Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat)

PERBEDAAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA DATA SPPT PBB DAN DATA SERTIPIKAT BESERTA AKIBATNYA (Studi di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman)

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi Pada Kegiatan Redistribusi Tanah Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008)

KASUS PERTANAHAN DI ATAS SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang no. 22 Tahun 1999, Undang-undang no. 25 Tahun 1999. Dilengkapi dengan dokumen data wilayah dan jumlah penduduk)

Himpunan Peraturan-Peraturan Agraria 1982 - Seri No. 001 Pebruari 1984

Keppres 24 1995 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pengganti KEPPRES No.16 Tahun 1994

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.30/1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Lembaran Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.5 Th 1984

Manajemen Strategi (Business Policy)

Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)

Menris Case Study Series No. 2 Applications of GIS to Riral Development Planning in Nepal

Penggunaan Tanah (Land Use) di Indonesia - Publikasi No. 75

Publikasi No.144 Penggunaan Tanah Kota

Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah - (UU RI No. 4 Tahun 1996) dan Peraturan Pelaksanaannya

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan UU No.15 tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakayat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Badan Pertanahan Nasional (Keppres No.26 Tahun 1988) Beserta Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN di Propinsi-Kabupaten-Kotamadya - (Keputusan Kepala BPN No 1 Tahun 1989)