TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.)

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri)

PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA

PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II)

SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN

STRATEGI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI MENUJU KOTA LENGKAP

PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN

MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERPANJANGAN LANDASAN PACU (RUNWAY) BANDARA RENDANI MANOKWARI DI KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT

KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PABRIK GULA REJO AGUNG BARI DENGAN MASYARAKAT KELURAHAN NGLAMES, KECAMATAN MADIUN, KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR.

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PADA SEKTOR BERUSAHA MELALUI APLIKASI OSS DI KABUPATEN SIDOARJO

PROBLEMATIKA DAN SOSIAL PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG PADA PEMBANGUNAN WATERPARK DI TEPI SUNGAI CIBEAT DESA CIPAYUNG KECAMATAB CIKARANG TIMUR KABUPATEN BEKASI

Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi Kebijakan Pengadaan dan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Transmigrasi

PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA, ANTARA YANG TERSURAT DAN TERSIRAT KAJIAN KRITIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENATAAN RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM.

HUKUM PERTANAHAN ADAT

KUHP 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA UNDANG-UNDANG RI NO.1 TAHUN 2023

PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERDA NO.6 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

PRAKTIK KEBIJAKAN SURVEYOR BERLISENSI (ANALISIS DAN EVALUASI PERMEN ATR/BPN/NO.9/2021 Jo No. 8/2022

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENUJU KESETARAAN GENDER: PEMBELAJARAN PEREMPUAN PEMIMPIN DESA DI BELU NTT

HUKUM JAMINAN KAJIAN KONSEP DAN KRITIK PENGATURAN JAMINAN DI INDONESIA

HUKUM AGRARIA INDONESIA