IMPLEMENTASI UU NOMOR 12 TAHUN 2006 PADA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMBANGUNAN SISTEM KEARSIPAN BUKU TANAH SECARA DIGITAL PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pembetukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif

KAJIAN YURIDIS TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI DESA GUWOSARI, KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH AKIBAT BANJIR LAHAR DINGIN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

Implementasi Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menunjang Tertib Administrasi Pertanahan

Desa Membangun Indonesia

KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN ALOK BARAT KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tragedi Sukarno Dari Kudeta Sampai Kematiannya

Perempuan Dalam Hidup Sukarno: Biografi Inggit Garnasih

BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Kesejahteraan Rakyat - makna Pembatasan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah di Prop.Bali-Kajian Penerapan 3D cadasterada Mall dibawah Lapangan Karebosi Kota Makasar Prop.Sul-Sel. - Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pada Kawasan Lindung di Kecamatan Kejajar Kab.Wonosobom Pro.Jawa Tengah - Konflik dan Kesenjangan Agraria - Pengaruh Motofasi Kerja Terhadap Efektivityas Kerja Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Klaten dan Kota Magelang - Etos Petani Kabupaten Purworejo - Diseminasi Informasi Pertanahan Melalui Kelompok Masyarakat Dalam Persertipikatan Tanah di Kab.Bantul - Perancangan Sistem Kearsipan Gambar Ukur Analog ke Dalam bentuk Data Gitital (Studi Kasus Hasil Pengukuran Tanah Secara sporadik di Kec.Ngaglik). - Pemodelan Nilai Tanah di Kawasan Bayangan (Shadow Zone)(Studi Kasus:Kelurahan Bausasran Kec.Danurejan Kota Yogyakarta)

Pembatalan dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti (Studi Kasus Pembatalan Sertipikat Putusan MA No.987 K/PDT/2004)

Problema Yuridis Pengelolaan Pertanahan Sebagai Tindak Lanjut Dibelakunnya undang-undang no.22 tahun 1999

Implementasi Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 1995 pada progam pendaftaran tanah sistematik di propinsi Jawa timur

Pengaruh Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Yasan

PELAKSANAAN REGISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

Hukum Pemerintahan Daerah

Environmental Legislation in Indonesia - Third Edition

Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia

Akta dan Uang Nomor 10.82.VII Komentar Tentang PP No.13/2010