Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Advokat (UU RI No. 18 Th. 2003) Dan Kenotarisan (Kep. Men.Keh. dan HAM No. M-01.H.T.03.01 Th 2003)

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PP. No. 28 /1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK DI KECAMATAN BUKITRAYA KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

PELAKSANAAN PENJAMINAN TANAH UNTUK MEMPEROLEH KREDIT MELALUI KUPEDES (BRI) DI BRI UNIT TEGAL KOTA II KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL PROVINSIJAWA TENGAH (Tinjauan Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996)

POLA PENYEBARAN PRODUKSI SERTD7IKAT HAK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH PP No. 24 TAHUN 1997 DIKABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

Doomsday Volcano.

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (SAWAH) DI DESA NGABEAN KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG (Tinjauan Berdasarkan UU No. 2Tahun 1960)

UJI KETELITIAN PENGUKURAN BMAFIG TANAII MENGGUNAKAFI GNSS DENGATI METODN REAI TIME PRECISE POINT POSITIONING

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA(Studi Bangun Guna Serah di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)

PENGARUH FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN TERHADAP EFISIENSI USAHATANI(Di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN KONFLIK YANG DITIMBULKAN(STUDI KASUS PENGADAAN TANAH PERLUASAN BANDARA KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

Lembaran Negara RI Tahun 1972 No. 1-57

Lembaran Negara RI Tahun 1966 No. 1-44

Pengelolaan Penguasaan Tanah PT, Semen Gombong Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.