PEMBUATAN SURAT UKUR DILUAR DESA LENGKAT DI KEC. PADALARANG KAB.DATI II BANDUNG PROP. JAWA BARAT (TINJAUAN PERATURAN KBPN NO. 3/1989 DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DESA DEMI DESA)

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH ADAT KHUSUSNYA TANAH LABA PURA SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA SK. MENDAGRI NO.SK.556/DJA/A986 DI KAB.DATI II BULELENG

STUDI PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN TANAH SESUAI PP NO.10/1961 UNTUK PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA GRABAG KAB.DATI II MAGELANG

PELAKSANAAN KETENTUAN KEPPRES NO.55 TAHUN 1993 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA - MADURA

PENGARUH SURAT EDARAN MNA NO.500-4039 TERHADAP PELAKSANAAN PENGAKUAN/ PENEGASAN HAK ATAS TANAH DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Kitab Undang-Undang Hukum Agraria - Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PENGARUH PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT HUKUM ADAT TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI.

PELAKSANAAN KEPPRES NO. 55 TAHUN 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN GANTI RUGI DI WILAYAH KECAMATAN KOTA KAYU AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR.

PERANAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TERTIB PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 DI WILAYAH KECAMATAN INDERALAYA KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ILIR.

Kepres RI No. 80 Tahun 2003 PEDOMAN PELKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Undang-Undang Pangan (Undang-Undang RI No.7 1996 tanggal 4 November 1996)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Hukum Hak Tanggungan