PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: no.
KATA KUNCI: no.
 | PENGARUH PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT HUKUM ADAT TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI. - BPN RI STPN - 1996 |
| PELAKSANAAN KEPPRES NO. 55 TAHUN 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN GANTI RUGI DI WILAYAH KECAMATAN KOTA KAYU AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR. - BPN RI STPN - 1996 |
| PERANAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TERTIB PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 DI WILAYAH KECAMATAN INDERALAYA KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ILIR. - BPN RI STPN - 1996 |
 | Kepres RI No. 80 Tahun 2003 PEDOMAN PELKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - Absolut - 2003 - Pedoman Pengadaan |
| PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN. - BPN RI STPN - 1997 |
 | Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003 - Absolut - 2004 - Perubahan Keppres |
 | Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer - Setara Press - 2010 - Hukum Administrasi Lingkungan |
| FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN PROBOLINGGO. - BPN RI STPN - 1997 |
 | Undang-Undang Pangan (Undang-Undang RI No.7 1996 tanggal 4 November 1996) - Harvarindo - 1996 - Undang,Undang Pangan |
 | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika - PT. Mitra Info - 1997 - Narkotika,UU No,22 Thn 1997 |
 | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah - Laksana - 2009 - Undang,Undang |
 | Hukum Hak Tanggungan - Sinar Grafika - 2010 - Hukum,Hak Tanggungan |
 | Undang-undang Kementerian Negara (UU RI NO. Th. 2008) - Redaksi Sinar Grafika - 2005 - Undang undang Kementerian |
 | PUBLIKASI No.404 : Penentuab Lokasi Daerah Miskin Propinsi Sulawesi Selatan - 1986 - DIKTAT |
| STUDI KASUS SENGKETA TANAH BEKAS HAK ERVPACHT (VERPONDING,S NO.52 DESA SUMBER AGUNG KEC. PLOSO KLATEN KAB.DATI II KEDIRI - BPN RI STPN - 1998 |
| STATUS TANAH BEKAS HAK ERFPACHT (VERPONDING NO.294) DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH DI DESA BULUREJO KEC.TEMPURSARI KAB. DATI II LUMAJANG - BPN RI STPN - 1998 |
| STUDI PELAKSANAAN KMNA/ KBPN NO.9 TAHUN 1997 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RS DAN RSS DI KOTAMADYA DATI II PALEMBANG - BPN RI STPN - 1998 |
 | Pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.-Ilmu Agraria Lintas disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu.-Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas disiplin.-Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK No. 35/PUU-X/2012; putusan MK No.50/PUUX/2012;dan putusan MK No.3/PUU-VIII(/2010) - 2014 - Laporan Penelitian |
 | Penataan Pertanahan Pulau Lembeh-Kota Bitung. - Kajian HukumPenyelesaian Tanah Hak Milik Terindikasi Terlantar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/PDT.G/2004/PN.JR). - Konflik Pertanahan Dalam Rencana Pendirian Pabrik Semen (studi di Kab.Rembang,Prop.Jateng. - Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen. - Kajian Yuridis Tumpang Tindih Pemilikan Tanah di Kabupaten Kampar Propinsi Riau. - 2014 |
 | Kabupaten Ende Letak yang direncanakan (Buku 2). C Publikasi No.206 - Dirjen Agraria - 1982 - Pedoman |
