UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU No. 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 (UU.No.22, 25 dan 28-1999 Dilengkapi Juklak Otonomi Daerah 2001

Undang-Undang Pemilihan Umum Beserta PP RI No.37

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik

Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua

Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa

Indonesian Journal on Geoscience, Vol.1 No. 3,desember 2014

Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya

Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992

Undang-undang Dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila : Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 Garis-garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang Agraria (UU RI No. 4 Tahun 1996

Pemerintahan Desa UU No. 5 Tahun 1979, Pedoman Pelaksanaan UU No.5 Thn. 1979, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah - Proses Pembuatan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

PP. No. 10 Tahun 1983 dan SE No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Serta Petunjuk Pelaksanaannya

UJI KETELITIAN PENGUKURAN KERANGKA POLIGON MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1961 DI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II MAJALENGKA.

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)

UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

KONTRIBUSI PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAB. BOGOR DALAM PENYEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 1987.