
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Hak Tanggungan Elektronik,Mekanisme,Evaluasi |
![]() | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
![]() | PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERKOTAAN BANYAKAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Undang,Undang Cipta Kerja,KKPR,PKKPR |
![]() | ANALISIS KESESUAIAN SEBARAN PERMUKIMAN DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR (Studi di Desa Ruangan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mitigası,Tanah Longsor,Masyarakat dan Pemerintah Desa |
![]() | DAMPAK PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI USAHA PENGOLAHAN GULA AREN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Peningkatan Pendapatan |
![]() | EVALUASI IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Analisis SWOT,Implementasi,Pengadaan Tanah,Ruang Terbuka Hijau |
![]() | PENGADAAN TANAH ISTIMEWA (Pengganti Tanah Desa yang Terdampak Pengadaan Tanah Bandara Yogyakarta International Airport) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah desa,Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa |
![]() | ANALISIS HUKUM POTENSI IMPLEMENTASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PENANGANAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara,Asas Pemisahan Horizontal,Hukum |
![]() | ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DAN POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PENERAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
(Studi di Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan Penggunaan Tanah,potensi,kesesuaian |
![]() | PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2001 - Pengadaan Tanah,Pembangunan Bendungan |
![]() | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENILAIAN RUMAH TINGGAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN BIAYA DAN PENDEKATAN PASAR
(STUDI KASUS PENILAIAN RUMAH TINGGAL JALAN KANTIL NO.XX, DESA CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPΟΚ, KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Subjektifitas Penilai,Pendekatan Biaya,Pendekatan Pasar |
![]() | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO - YOGYAKARTA TERHADAP TANAH BEKAS ONDERNEMING GROUND DI DESA KATEGUHAN KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - ganti rugi,status hak,tanah negara,onderneming ground |
![]() | EVALUASI ATAS INVENTARISASI DAN PENERTIBAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB) YANG TERINDIKASI TELANTAR DI SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Tanah,Terindikasi Telantar |
![]() | PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Usaha,Pemegang Hak |
![]() | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kepemilikan,kasultanan,perijinan,pendapatan |
![]() | DINAMIKA PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Hukum Adat,Kontilik Penguasaan Tanah Hukum Adat |
![]() | POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN NILAI TANAH PASCA PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEDIRI-KERTOSONO (Studi di Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Penggunaan Tanah,Nilai Tanah |
![]() | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas,Strategi,Implementasi,aktor Pendukung dan Penghambat,Dampak |
![]() | MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA TIRON, KECAMATAN BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Minat Masyarakat,Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah,Strategi |
![]() | PROSPEK PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK MENGOPTIMALKAN KEAMANAN DOKUMEN PERTANAHAN ELEKTRONIK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Blockchain,dokumen pertanahan elektronik,keamanan data |