PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: no.
KATA KUNCI: no.
 | PEDOMAN TEHNIS UNTUK PENENTUAN WILAYAH YANG DILINDUNGI. PUBLIKASI No. 201 - 1986 - Publikasi PGT |
 | Petunjuk Peraturan-Peraturan tentang Penyelenggaraan pemerintahan DiDaerah Dan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang pokok-Pokok Pemerintahan DiDaerah - 1974 - Penyelenggaraan Pemda,Petunjuk PP Pemda |
 | Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Milik (Seri Hukum Agraria No.1) - Liberty Yogyakarta - 1984 - Wakaf,Hak Milik |
 | Pedoman tentang Pemeriksaan Kas Dan Barang negara (Setelah di Sesuaikan Dengan KEPPRES No.29/30) - BP Dharma Bhakti - 1984 - Pemeriksaan Kas Dan BMN |
 | Perhitungan Produktipitas tanah Propindi Dati I kalimantan selatan. Publikasi No.363 - Direktorat Tata Guna tanah,Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri - 1984 |
 | Perhitungan produktivitas tanah Propinsi Dati I Sulawesi Utara publikasi no.365 Direktorat Tata Guna tanah,Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri - 1984 - Produktivitas tanah |
 | Majalah Sandi Edisi: XXXIII-2011: Membenahi Pendaftaran Tanah di Indonesia Melalui UU No.4/2011 Tentang Informasi Geospasial. Peningkatkan Disiplin Kerja dan Prestasi Kinerja Kanwil BPN DKI Jakarta. - BPN RI STPN - Majalah Sandi |
 | Tata Usaha Pendaftaran Tanah Menurut PP No.24 tahun 1997 BUKU II. Tata Usaha Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik - 2006 |
 | Pengetrapan Pasal 14, 15 UUPA (Tentang Land Use Planning) Terhadap Pembangunan Nasional - Publikasi No. 255 - Dirjen. Agraria - 1983 - UUPA |
 | Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur). - 2015 - Laporan Penelitian |
 | Lembaran Negara RI Tahun 1963 No. 1-120 - Sekretariat Negara RI - Sekretariat Negara RI - 1968 - Lembaran Negara |
 | Pelaksanaan Peralihan HM Atas Tanah karena Jual Beli Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 - Prodiksus STPN - 2015 |
| UJI PERBANDINGAN DISTORSI PADA PROYEKSI UTM DAN TM-3� - STPN Yogyakarta - 2015 |
 | IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010) - BPN RI STPN - 2015 |
| PEMANFAATAN PERMODALAN YANG DIPEROLEH PASCA LEGALISASI ASET BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN KECIL (Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju) - BPN RI STPN - 2015 |
| INOVASI PERCEPATAN PELAYANAN PERTANAHAN (Studi Program One Day Service Office di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - BPN RI STPN - 2015 |
 | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang No.20 Tahun 2011 Rumah Susun - New Merah Putih - 2012 - Undang,Undang |
| PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI PROGRAM LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KELURAHAN SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN - STPN - 2008 - Pendaftaran Tanah,LAND MANAGEMENT |
| DALAM RANGKA PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH (MAINTENANCE) PASCA PUTUSAN INKRACHT VAN GEWIJSDE DI PROVINSI LAMPUNG - BPN RI STPN - 2015 |
| EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN WNI KETURUNAN TIONGHOA DAN TIMUR ASING (STUDI DI KOTA MEDAN) - BPN RI STPN - 2015 |
