Pengetrapan Pasal 14, 15 UUPA (Tentang Land Use Planning) Terhadap Pembangunan Nasional - Publikasi No. 255

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Lembaran Negara RI Tahun 1963 No. 1-120 - Sekretariat Negara RI

Pelaksanaan Peralihan HM Atas Tanah karena Jual Beli Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997

UJI PERBANDINGAN DISTORSI PADA PROYEKSI UTM DAN TM-3�

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

PEMANFAATAN PERMODALAN YANG DIPEROLEH PASCA LEGALISASI ASET BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN KECIL (Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju)

INOVASI PERCEPATAN PELAYANAN PERTANAHAN (Studi Program One Day Service Office di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang No.20 Tahun 2011 Rumah Susun

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI PROGRAM LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KELURAHAN SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN

DALAM RANGKA PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH (MAINTENANCE) PASCA PUTUSAN INKRACHT VAN GEWIJSDE DI PROVINSI LAMPUNG

EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN WNI KETURUNAN TIONGHOA DAN TIMUR ASING (STUDI DI KOTA MEDAN)

PROFESIONALITAS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA DALAM PROGRAM QUICK WINS

PROBLEMATIKA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PPAT DI KABUPATEN DELI SERDANG

PENGARUH JUMLAH TITIK BATAS MELENGKUNG MELINGKAR BIDANG TANAH TERHADAP LUAS

UJI DISPARITAS NILAI TANAH PADA PETA ZONA NILAI TANAH BPN, HARGA TRANSAKSI DAN NJOP SERTA PENGARUHNYA TERHADAP POTENSI KEHILANGAN PENERIMAAN NEGARA DI KOTA MADIUN

ZONASI KAWASAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN ASPEK TATA GUNA TANAH

PEMBUATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENYEBARAN KASUS PERTANAHAN PADA SISTEM OPERASI ANDROID (Studi di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I)

PEMANFAATAN METODE KOMBINASI GNSS CORS DAN TERRESTRIS DALAM REKONSTRUKSI BATAS BIDANG TANAH