
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | 10 Kisah Genocide - Bio Pustaka - 2008 - Pembantaian |
![]() | Gambaran Hukum Pertanahan Di Provinsi Kalimantan Timur - Tatanusa - 2018 - Hukum Agraria |
![]() | PERBANDINGAN HUKUM PIDANA EDISI REVISI - CV. Rajawali Pers - 2015 - Hukum Pidana |
![]() | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI (DI SESUAIKAN DENGAN KEPDIRJEN DIKTI NO.43 TAHUN 2006 TENTANG KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN UU NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI) - Rajawali Pers - 2015 - Kewarganegaraan |
![]() | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Problematika,Program PTSL,Pajak BPHTB Terutang,Kota Pekanbaru |
![]() | KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Kedudukan Hukum,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah,Surat Keterangan Tanah |
![]() | EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 40 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI DESA SIMPANG KATIS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Partisipasi,PTSL,Efektivitas,Pembiayaan |
![]() | EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN (PP NO 24 TAHUN 19987) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP LEGALITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,Eksistensi,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Lembaga Pengumuman |
![]() | PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pengendalian,Pertimbangan teknis pertanahan,Pemanfaatan Ruang |
![]() | PEMANFAATAN TEKNOLOGI UAV (UNMANTED AERIAL VEHICLE)/DRONE TIPE QUADCOPTER UMTUK PENGUKURAN BIDANG TANAH NON-PERTANIAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Peta Foto,UAV,Fotogrametrik,Non,Pertanian |
![]() | Pendelegasian Wewenang Menurut P.M.D.N No.6 Tahun 1972 sudah tidak efektif lagi dengan keluarnya Keppres no.26 Tahun 1988 Dan KEPPRES No.44 Tahun 1993 - KEPPRES NO44 Tahun 1993 |
![]() | Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Akta Hibah Pada Kantor PPAT : Sukarno.SH Yang Daerah Kerjanya Di Kabupaten Sleman - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Hak Atas Tanah |
![]() | Pendidikan Pancasila Pendidikan Untuk mewujudkan Nilai-Nilai pancasila,rasa kebangsaan Dan Cinta Tanah Air Sesuai dengan SK. Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006 - Paradigma - 2010 - Pancasila |
![]() | Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia - Kencana - 2014 - Hukum penanaman Modal Asing |
![]() | PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 814 K/Pdt/2009) - STPN - 2017 - Perlindungan Hukum,Kasus Pertanahan,Putusan pengadilan |
![]() | Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kep.BPN No.3 tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah. - Badan Pertanahan Nasional - 1998 |
![]() | KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI PENATAAN PERTANAHAN PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN,
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - STPN - 2017 |
![]() | STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO - STPN - 2000 |
![]() | PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PENCAPAIAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEGAWAI DALAM PELAYANAN PERTANAHAN YANG OPTIMUM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA PROVINSIJAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | HUBUNGAN LUAS PEMILIKAN TANAH TAMBAK GARAM DENGAN PENDAPATAN PETANl DI WILAYAH KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |