PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UAV (UNMANTED AERIAL VEHICLE)/DRONE TIPE QUADCOPTER UMTUK PENGUKURAN BIDANG TANAH NON-PERTANIAN

Pendelegasian Wewenang Menurut P.M.D.N No.6 Tahun 1972 sudah tidak efektif lagi dengan keluarnya Keppres no.26 Tahun 1988 Dan KEPPRES No.44 Tahun 1993

Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Akta Hibah Pada Kantor PPAT : Sukarno.SH Yang Daerah Kerjanya Di Kabupaten Sleman

Pendidikan Pancasila Pendidikan Untuk mewujudkan Nilai-Nilai pancasila,rasa kebangsaan Dan Cinta Tanah Air Sesuai dengan SK. Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006

Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 814 K/Pdt/2009)

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kep.BPN No.3 tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.

KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI PENATAAN PERTANAHAN PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PENCAPAIAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEGAWAI DALAM PELAYANAN PERTANAHAN YANG OPTIMUM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA PROVINSIJAWA TENGAH

HUBUNGAN LUAS PEMILIKAN TANAH TAMBAK GARAM DENGAN PENDAPATAN PETANl DI WILAYAH KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU UTARA

STUDI PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PG SRAGI Dl WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPTEN PEMALANG PROVINSIJAWA TENGAH

STUDI TFNTANG PFMILIKAN TANAH PERTANIAN DI WTLAYAH kecamatan KARANGANOM KABUPATEN KLATEN PROVLNSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR LELANG NEGARA MEDAN

Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

STUDI TENTANG PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KELURAHAN BATANG BERUH KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI PROPINSI SUMATERA UTARA

KINERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI