Perencanaan Dan Pengendalian Dengan PERT CPM Seri Manajemen No.5

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM

Pengantar ilmu hukum Suatu Pengenalan pertama Ruang lingkup Berlakunya Ilmu Hukum

Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah

Perundang-Undangan Agraria Indonesia

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Proses Pembuatan Akta Tanah di Kantor Notaris-PPAT Aries Djoko Surjono Kabupaten Bantul

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya

Kewajiban PPAT dan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Implikasi Peran Ganda Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Sebagai Kepala Wilayah dalam Pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kabupaten Sleman

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kantor PPAT Hendi Rusinanto, S.H

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Di era keterbukaan Informasi Pertanahan

Tugas Dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Otentik Dan blanko Akta PPAT

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI

Narkoba dan Permasalahannya

BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( KEPRPRES NO. 26 TAHUN 1988 BESERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BPN DI PROPINSI KABUPATEN KOTAMADYA(KEPUTUSAN KEPALA BPN NO.1 TH 1989)

EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP OBYEK PANITIA PELAKSANA PENGUASAAN MILIK BELANDA (P3MB) DI KOTA SURABAYA

Profil 143 Pahlawan Indonesia

PARADOKS PERLAWANAN PETANI