Kewajiban PPAT dan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Implikasi Peran Ganda Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Sebagai Kepala Wilayah dalam Pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kabupaten Sleman

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kantor PPAT Hendi Rusinanto, S.H

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Di era keterbukaan Informasi Pertanahan

Tugas Dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Otentik Dan blanko Akta PPAT

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI

Narkoba dan Permasalahannya

BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( KEPRPRES NO. 26 TAHUN 1988 BESERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BPN DI PROPINSI KABUPATEN KOTAMADYA(KEPUTUSAN KEPALA BPN NO.1 TH 1989)

EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP OBYEK PANITIA PELAKSANA PENGUASAAN MILIK BELANDA (P3MB) DI KOTA SURABAYA

Profil 143 Pahlawan Indonesia

PARADOKS PERLAWANAN PETANI

10 Kisah Genocide

Gambaran Hukum Pertanahan Di Provinsi Kalimantan Timur

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA EDISI REVISI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI (DI SESUAIKAN DENGAN KEPDIRJEN DIKTI NO.43 TAHUN 2006 TENTANG KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN UU NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI)

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 40 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI DESA SIMPANG KATIS

EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN (PP NO 24 TAHUN 19987) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP LEGALITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH