KONSEP BAHASA PEMROGRAMAN

PENGOLAHAN DATA PERTANAHAN DENGAN ARCGIS PRO

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BECAKAYU DI ATAS WILAYAH PENGAIRAN SUNGAI KALIMALANG (Studi Kasus Kelurahan Jatimulya Kabupaten Bekasi)

UPDATE PALING LENGKAP MEGA DRILLING PSIKOTES

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Pada Kantor PPAT Hendi Rusinanto,S.H., Di Kabupaten Bantul

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kantor PPAT Hendi Rusinanto, S.H

Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Studi Kasus Pada Kantor PPAT/Notaris Emanuel Retinanto,SH) Di Kabupaten Sleman

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Peralihan Hak Atas Tanah Di Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Emabuel Retinanto, SH

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK Dl KECAMATAN KALIKOTES KABUPATEN KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH

Membingkai Lapindo Pedekatan Kontruksi Sosial Atas Kasus Lapindo (Sebuah Bunga Rampai)

Jurnal Bhumi Volume 1,No. 1 Mei 2015: Manusia dan Tanah:kehilangan dan kopensasi dalam kasus lapindo= Analisis kritis substansi dan implementasi undang-undang no.13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dalam bidang pertanahan= Memahami Reorganisasi ruang melalui perspektif politik Agraria= Masa depan anak muda pertanian di tengah liberalisasi pertanahan= Peta P4T hasil pemetaan partisipatif sebagai instrumen identifikasi tanah= Pentingnya Peta Desa.

Analisis CSIS: Refleksi Masa Depan Asean Tinjauan Oleh Generasi Muda

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SITUBONDO (MASALAH-MASALAH DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA).

EVALUASI PELAKSANAAN PEMETAAN INDEKS GRAFIS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PETA-PETA PENDAFTARAN TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK Dl KECAMATAN KALIKOTES KABUPATEN KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH

Imperium Perang Militer Swasta - Neoliberalisme Dan Korporasi Bisnis Keamanan Kontemporer

"MANDATORY" Politik Perlawanan

Politik Kesejahteraan di Tanah Republik

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.