PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: nanga
KATA KUNCI: nanga
 | DAMPAK SERTIPIKAT HASIL PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - PTSI,Sertipikat Tanah,Kesejahteraan Masyarakat,Pemanfaatan Sertipikat,Dampak Sertipikat |
| PERAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PENGUATAN KEPASTIAN HAK DAN PENCEGAHAN MAFIA TANAH (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pendaftaran Tanah,Digitalisasi Pertanahan,Sertipikat Elektronik,Kepastian Hukum,Mafia Tana |
| STRATEGI PENGELOLAAN RISIKO PERMASLAHAN LELANG OBJEK TANAH HAK TANGGUNGAN OLEH BANK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Manajemen Risiko,Lelang Hak Tanggungan,Sengketa,Kantor Pertanahan,Strategi Pengelolaan Risiko |
| EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI KOTA YOGYAKARTA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Mediasi Elektronik,Sengketa Pertanahan,Efektivit,Pengadilan Negeri Yogyakarta,Kantor Pertanahan |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT DI DESA PECATU - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pengendalian pemanfaatan ruang,zona perlindungan setempat,Desa Pecans,desa alat RDER |
| PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN AKHIR PEKAN TERHADAP KEPUASAAN MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Indeks Kepuasan Masyarakat,kualitas pelayanan,Pe,pelayanan publik,SERVQUAL,Kantor Pertanahan Kota |
| PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Alih Media,Sertipikat Elektronik,Problematika,Strategi,Kantor Pertanahan Kabupaten Pati |
| KAJIAN YURIDID TANAH TERINDIKASI TERLANTAR DI KOTA JAYAPURA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - hak ulayat,Kantor Pertanahan,penanganan tanah telantar,yuridis empins |
| PERUBAHAN NILAI TANAH BERDASARKAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI AKIBAT PEMBANGUNAN BENDUNGAN JLANTAH PADA DESA TLOBO DAN DESA KARANGSARI KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - perubahan nilai tanah,Zona Nilai Tanah,penggunaa,Bendungan Jlantah,analisis spasial |
| MANAJEMEN RISIKO KUALITAS DATA KW 4,5,6 ; STUDI KASUS DI DESA SAPTORENGGO, KECAMATAN PAKIS, KABUPATEN MALANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kualitas Data Portasahan,Riziko Pertanahan,Manajernen Risiko |
| KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH (SKTDATAS TANAH KASULTANAN YANG DIKUASAL SECARA TURUN-TEMURUN DI KAWASAN EMPLASMEN STASIUN LEMPUYANGAN, KOTA YOGYAKARTA SKRIPSI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Surat Keterangan Tanah,SKTTanah Kasultanan,Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat,Serat Palila,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL |
 | STRATEGI PENANGANAN BENCANA DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI ACEH PASCA BENCANA - Aswaja Pressindo - 2026 - Penanganan bencana |
 | Geografi Sosial - Spring - 1997 - Geografi Sosial |
 | MARSEKAL HADI TJAHJANTO MERANGKUL ARUS PERUBAHAN - PT. Gramedia Pustaka Utama - 2021 - Catatan Sejarah |
 | Analisis Hidrologi - PT. Gramedia Pustaka Ut - 1993 - Analisis Hidrologi |
 | Otonomi Daerah dan Daerah Otonom - PT. Raja Grafindo Persada - 2004 - Otonomi Daerah,Daerah Otonom |
 | PENEGAKAN HUKUM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA - Rajawali Pers - 2017 - Hukum Perbankan,Kejahatan Perbankan |
 | HUKUM PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA DI INDONESIA DIDASARKAN PADA SISTEM HUKUM NASIONAL - STPN Press - 2024 - Hukum Perdata Indonesia |
 | TEKNIK BERARGUMENTASI - Suluh Media - 2024 - Argumen,Ilmu Komunikasi |
 | UU ITE 2024 (UU RI NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU RI NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) & UU PDP2022 (UU Ri No 27. TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ) - Sinar Grafika - 2024 - UU Indonesia |
