PERATURAN JABATAN & KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

HUKUM KEPOLISIAN DAN KRIMINALISTIK

SENGKETA KEWENGANGAN LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

MANAJEMEN PERKANTORAN

TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

HUKUM NOTARIAT DAN PERTANAHAN KEWENGANAN NOTARIS DAN PPAT MEMBUAT AKTA PERTANAHAN

KOLABORASI MACRO eXCEL & MYSQL UNTUK MEMBUAT APLIKASI DATABASE

KEWENANGAN DAERAH DAN HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM HUKUM PERTAMBANGAN

Undang-Undang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

Dilema otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia

SOLUSI PENGELOLAAN SAMPAH KOTA

KECERDASAN BUATAN BERBASIS PENGETAHUAN

1.000/SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

OBESITAS TRANSLASIONAL ASPEK KLINIS DAN MOLEKULER DARI KEJADIAN OBESITAS

KAJIAN KEBIJAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

KEADILAN RESTORATIF

Peri Kopi

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI LEMBAGA MEDIASI (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI)

PENANGANAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK ADAT MELALUI PERADILAN ADAT Studi Kasus Kerapatan Adat Nagari Niniak Mamak Nan Salapan Suku Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat