PENANGANAN COVID 19 DALAM PERSPEKTIF POLITIK

CERITA KULKAS

PIDANA UNTUK PEMEGANG SAHAM KORPORASI

KONFLIK TANAH ULAYAT DAN PLURALISME HUKUM : HILANGNYA RUANG HIDUP ORANG MELAYU DELI.

PERATURAN JABATAN & KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

HUKUM KEPOLISIAN DAN KRIMINALISTIK

SENGKETA KEWENGANGAN LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

MANAJEMEN PERKANTORAN

TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

HUKUM NOTARIAT DAN PERTANAHAN KEWENGANAN NOTARIS DAN PPAT MEMBUAT AKTA PERTANAHAN

KOLABORASI MACRO eXCEL & MYSQL UNTUK MEMBUAT APLIKASI DATABASE

KEWENANGAN DAERAH DAN HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM HUKUM PERTAMBANGAN

PENEGAKAN HUKUM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

Undang-Undang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Dilema otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia

SOLUSI PENGELOLAAN SAMPAH KOTA

KECERDASAN BUATAN BERBASIS PENGETAHUAN

1.000/SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN