PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: nanga
KATA KUNCI: nanga
 | ANALISIS INVENTARISASI PENGELOLAAN ASET TANAH PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Inventarisasi Pengelolaan Aset,Aset Tanah,Komparatif Apl;ikasi SAKTI dan SIMDA,BMD |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENANGANAN BERKAS PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG MEMILIKI PERBEDAAN LUAS ANTARA PENGAJUAN DENGAN HASIL UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Permohonan Sertipikat,Perbedaan Luas,Luas Hasil Ukur |
 | ANALISIS PENERAPAN METODE PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH KLUSTER 4 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kualitas data pertanahan,Peningkatan Kualitas Data Pertanahan |
 | PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, PADA TAHUN 2017-2021 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penguasaan tanah,kawasan hutan,Perpres Nomor 88 Tahun 2017,hutan lindung,satwa alam laut |
 | PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPΤΡΚΗ) UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DI KABUPATEN BANYUWANGI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,reforma agraria,Kabupaten Banyuwangi |
 | ANALISIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penertiban tanah telantar,peraturan pemerintah,pemegang hak |
 | KEBIJAKAN PENANGANAN LAHAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG BERAPI (Studi Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi, Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Rawan Bencana,Gunung Merapi,Permukiman,Kalurahan Umbulharjo |
 | PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Kedaton Timur, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Keberdayaan Masyarakat |
 | STRATEGI MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN PETANI KOPI MELALUI PROGRAM PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA
(Studi di Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Strategi,Penanganan Akses |
| STRATEGI MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN PETANI KOPI MELALUI PROGRAM PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA
(Studi di Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 |
 | ANALISIS HUKUM POTENSI IMPLEMENTASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PENANGANAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara,Asas Pemisahan Horizontal,Hukum |
 | DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA JARUM, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pemberdayaan Masyarakat,Pendapatan |
 | STRATEGI DAN PROGRES PEMULIHAN DATA PERTANAHAN PASCA BENCANA KEBAKARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL |
 | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kepemilikan,kasultanan,perijinan,pendapatan |
 | ANALISIS KONFLIK AGRARIA VERTIKAL DAN HORIZONTAL (STUDI KASUS PERMASALAHAN TANAH DI TOBELO RABUPATEN HALMAHERA UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Agraria,Kepastian Hukum,Pembanguan Daerah,Kesejahteraan Masyarakat |
 | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas,Strategi,Implementasi,aktor Pendukung dan Penghambat,Dampak |
 | STRATEGI AKSELERASI PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM PADA ASET TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Instansi Pemerintah,Kantor Pertanahan,Pendaftaran Tanah,Strategi Akselerasi |
 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA PERMASALAHAN TANAH BERBASIS WEB DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Rancang Bangun Website,Sistem Informası Pertanahan,Manajemen Permasalah |
 | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
 | STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MESES DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NASRAK (STUDI DI DESA COT DARAT, KECAMATAN SAMAJAGA KNBUPATEN ACER BARATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Pemberdayaan Masyarakat Pesisir,Kesejahteraan Masyarakat,Desa Cot Darat,Kecamata |
