DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH AKIBAT BANJIR LAHAR DINGIN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

PEMULIHAN DATA PENDAFTARAN TANAH PASCA BENCANA KEBAKARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR

PERAN SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Blora)

Beloved

Dalam Perjamuan Cinta

Universitas Jatinangor Oxpord : Sebuah Novel Tentang Pilem dan Fersahabatan

Bulan Memerah

Memoar Seorang Eks-Digulis :Totalitas Sebuah Perjuangan

Kritik Atas Penangangan Konflik Agraria di Indonesia - Reforman Agraia Momentun Keadilan dan Kesejahteraan-Pertarungan Aktor dalam Konflik penguasaan Tanah dan Penambangan pasir Besi di Urut Sewu Kebumen-Belajar Dari Cilacap: Kebijakan Reforma Agraria Atau Redistribusi Tanah-Membaca Karakteris Dan Peta Gerakan Agraria Indonesia-Legitimati Identitas Adat Dalam Dinamika Politik Agraia- RUU Pertanahan :Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960-Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten boyolali -Konsistensi Kebijakan Kantor Pertanahan Dalam Mensejahterakan Petani Miskin.

PENYAJIAN INFORMASI PERTANAHAN MELALUI SISTEM INFORMASI INTERAKTIF PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYARPROVINSI JAWA TENGAH

Penanganan Sengketa Tanah Hak Guna Usaha

SENGKETA TANAH AKIBAT OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU)PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN (PDAP) OLEH MASYARAKATDI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Strategi Komonikasi Dalam Upaya Penanganan dan Penyelesaian Tumpang Tindih (OVERLAP) Sertipikat Hak Atas Tanah

Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)

kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Dalam Pembuatan Ijin Lokasi

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

Perancanangan Aplikasi Layanan Informasi Pertanahan Untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berbasis Web Services

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA