PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: nanga
KATA KUNCI: nanga
 | Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah - Tugu Jogja Pustaka - 2005 - Hak Atas Tanah,Kebatalan |
 | Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V Pemacu dan Pemicu Sukses PJP II: Kenangan Penerimaan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V DKI Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta - 1997 - Purnakarya |
 | Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris) - CV. Mandar Maju - 2008 - Notaris |
 | Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana - Alumni - 1983 - Pra,Peradilan |
 | Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia - Pukap - 2008 - Politik,Trias Politiga |
 | Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris - Kaifa - 2014 - Hukum Waris |
| PENGARUH PEMBERIAN HAK GUNA USAHA KEPADA PT PERKEBUNAN MINANGA OGAN TERHADAP MASYARAKAT SEKITARNYA DI KECAMATAN PENINJAUAN KAB. DATI II OGAN KEMIRING ULU. - BPN RI STPN - 1995 |
 | Warta edisi 126, 22 juli- 28 juli 2014:Hanya Mencari Kemenangan ? - 2014 - Majalah |
 | Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria - Keluarga Besar Mahasiswa STPN - 2002 - ProsidingSeminar Pembaruan Agraria |
 | Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh - Raja Grafindo Persada - 2008 - Otonomi Desa |
| STUDI KASUS TENTANG PENANGANAN TANAH TIMBUL DALAM UPAYA PENERBITAN PENGUASAAN TANAH DI DESA PURWOREJO KECAMATAN SANANKULO KABUPATEN BLITAR. - BPN RI STPN - 1996 |
| PEMANFAATAN TANAH BEKAS GENANGAN RAWA UNTUK USAHA TANI SEBAGAI SUMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI DESA GADUDERO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI. - BPN RI STPN - 1997 |
 | Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa - FPPD - 2014 - Buku Pintar |
| PENGARUH PEMBEBASAN TANAH PROYEK JRATUNSELUNA (GENANGAN BENDUNG DUMPIL) TERHADAP PRODUKSI PERTANIAN DI DESA GAGAKAN KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH. - BPN RI STPN - 1997 |
| Departemen Keuangan republik Indonesia Direktorat jenderal Anggaran: Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eks Klusif Rasial - Direktorat Pembinaan Kekayaan negara - 1997 - Petunjuk Penanganan masalah |
 | Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare - DFH UI - 2012 - Prosinding |
| Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Membuat dan Menolak Membuat Akta Tanah - A Wiley-Interscience Publication - 2014 - Akta Hak Atas Tanah |
 | Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta.
Bidang Agraria. - 1978 - Pedoman |
 | PETUNJUK PENANGANAN MASALAH ORGANISASI EKSKLUSIF RASIAL.
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran. - 1997 - Pedoman |
 | Batas Wilayah Negara Indonesia - "dimensi,Permasalahan dan Strategi Penanganan" (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis) - Gava Media - 2009 - Wilayah |
