PERJALANAN MENJADI HAMBA

MAJALAH BERKALA FAKULTAS HUKUM UGM MIMBAR HUKUM

MIMBAR HUKUM SADUMUK BATHUK SANYARI BUMI

JURNAL BERKALA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA MIMBAR HUKUM

JURNAL BERKALA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA MIMBAR HUKUM

Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Mimbar Hukum

Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM Mimbar Hukum Konflik Yurisdiksi Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

Majalah Mimbar: BP-7 Hendaknya Menjadi Lembaga Pemikir dan Cendikiawan

Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM: Mimbar Hukm

Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM: Mimbar Hukm

Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM: Mimbar Hukm

Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM: Mimbar Hukm

Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM: Mimbar Hukum

Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM: Mimbar Hukum

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Tentang Pengaturan syarat kepailitan menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004-kajian konflik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalur evakuasi tsunami alai-by pass di kota padang-Perjanjian bangun guna serah antara pemerintah kabupaten/kota dan perseroan terbatas-Dokter,pasien dan malpraktik-Penerapan prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang bus umum-Tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas menurut hukum positif-Perspektif pertanggungjawaban pidana korparasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi-The elements of sustainable utilization-Green campus initiative:transforming law in book into law in action-The world trade organization (WTO) free trade within fair trade challenges-The position of indirect evidence as verification tools in the cartel case-Interpretation of syiqaq and its procedual law at relegious court in Yogyakarta-The theorization of institutions of judicial review of the constitutionality of laws-Consumers health and safety on the internet based medical consultiation.

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah.

Jurnal Mimbar Hukum : Analisis kritik terhadap putusan mahkamah konstitusi nomer 36/PUU-X/2012 - Faktor Historis, sosiologi, politik, dan yuridis dalam penyusunan RUU HAP - Reforma Agraria paradigma pancasila dalam penataan kembali politik Agraria Nasional - Masalah keadilan pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam sistem IHR - Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik - Kajian penguatan komonitas intelijen daerah - Suprogate mother dalam perspektif Hukum pidana Indonesia - Anti-terrorism legal framework in Indonesia Its development and challenges - The implemantation of natural disaster management progam in Indonesia between 2007 and 2013 - Creditor protection within corporate group insulvensy - Public policy Violation under new york convention - Intellektual property law in indonesia after 2001 - United kingdom and usa's legisi ations to clear historic contamination - The reform of corruption eracadication in Indonesia the prismatic law in the recont context.

Jurnal Mimbar Hukum : Pengaturan Pelayanan Kesehatan di Kota Yogyaklarta Setelah Penerapan Otonmomi Luas - Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia - Justivikasi Efisiensi sebagai alasan pemutusa hubungan kerja - Perkembangan prinsip stricy Liability dan precautionary dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan - Tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian - Sinergi Bumn dalam pengadaan barang dan/atau jasa dalam perspektif persaingan usaha - Akibat Hukum Pembubaran BP Migas - Law Enforcement preparedness for the implemetation of indonesia'Slaw on juvenile justice system - The significance of the complentarity principle within the rome statute in international criminal law - The recognition of the legal standing of environmental organizations Indonesia - Effectiveness of the world trade organizations dispute settlement mechanism - The just drug distribution in the perspective of welfarestate - Parallel Imports in trademarks - Settlement of banking dispute in Indonesia.

MIMBAR HUKUM Aplication of origin rules in kaesong complex north korea - the pharmaceutical patent protection impact on indonesia drugs price - problems and progress in defining terrorism in international law - Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum - Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai otoritas pengawas kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah - Masalah Transportasi Kota dilihat dengan pendekatan Hukum ,Sosial dan Budaya - Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional - - Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan,Rembang Jawa Tengah Penerapan Good Governance di Indobnesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pindana Korupsi - Pemafaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Kehutanan dalam melestarikan fungsi Lingkungan - Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Prop.DIY - Perkawinan di bawah umur dalam persspektif hukum pidana dan Hukum Islam - Implementasi standar internasional hak ekosob oleh pemerintah Prop.DIY.