
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PERAN KOMUNIKASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT ΑΜΜΑΤΟA KAJANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Komunikasi Sosial,Konflik Tanah Hak Ulayat,Masyarakat Hukum Adat Kajang Ammatoa,Penyelesaian Konflik Agraria,Kesepahaman Bersama |
![]() | EFEKTIVITAS PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU DALAM MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI PROSES MEDIASI SENGKETA TANAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - mediasi,sengketa pertanahan,kepastian hukum,kantor pertanahan,Kota Bengkulu |
![]() | KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENATAAN ADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN ATAS TANAH BEKAS HAK BARAT (Studi Kasus Dago Elos Putusan Mahkamah Agung Nomor 109pk/Pdt/2022) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sengketa Tanah: Eigendom Verponding,Dago Elos,Kepastian Hukum; Administrasi Pertanahan |
![]() | HASIL MEDIASI PERTANAHAN SEJAK BERLAKUNYA PASAL 44 AYAT (5) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN Studi Kasus: Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - mediasi pertanahan,hasil mediati,Pengadilan Negeri,kepastian hukum |
![]() | ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA PEMILIK DAN PENGUASA HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NO 3358/K/PDT/2025) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - sengketa pertanahan,hak kepemilikan,penguasaan f,pembuktian hukum,penyelesaian sengketa,Putusan M |
![]() | ANALISIS KONFLIK PENGUASAAN TANAH ASET DESA DI WILAYAH KONSESI PERTAMBANGAN (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2026 - Konflik Pertanahan,Aset Desa,Konsesi Pertambangan |
![]() | ANALISIS VURIDIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGNOMOR 1832 K/P117/2423 ESTUIH KASUS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 01123 DEKOTA PALE) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Putusan Mahkamah Agung,pembatalan sertipikat,sengketa waris,sertipikat pengganti,kepastian hu |
![]() | EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI KOTA YOGYAKARTA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Mediasi Elektronik,Sengketa Pertanahan,Efektivit,Pengadilan Negeri Yogyakarta,Kantor Pertanahan |
![]() | Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung - Cetakan Ke 4 - Alumni - 1991 - Hukum Adat |
![]() | Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah agung,dan Peradilan Tata Usaha Negara - Rineka Cipta - 1992 - Mahkamah Agung |
![]() | HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN EDISI KEDUA - Sinar Grafika - 2017 - Hukum Acara Perdata |
![]() | SENGKETA PERTANAHAN - Rajawali Pers - 2025 - Hukum Pertanahan |
![]() | Politik Hukum Agraria - Konstitusi Press - 2013 - Politik Hukum Agraria |
![]() | HUKUM PERTANAHAN ADAT - CV. Rajawali Pers - 2017 - Hukum Agraria |
![]() | Panduan Mengurus Izin Tanah dan Properti : Praktis - Pustaka Grhatama - 2008 - Properti |
![]() | Hukum Kewarisan Islam : dalam Teori dan Praktik - Pustaka Pelajar - 2013 - Hukum Kewarisan |
![]() | PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
![]() | PROBLEMATIKA PENGUASAAN ASET PT ΚΑΙ (PERSERO) OLEH MASYARAKAT SERTA POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN SEWA TAHUNAN (Studi di Komplek Rumah Dinas Eks Emplasemen Pare Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Aset,Konflik,Sewa,dan Kereta Api Indonesia |
![]() | ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
![]() | JURNAL PERTANAHAN URGENSI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI MEDIASI ELEKTRONIK DALAM ERA DISRUPSI Volume 13. Nomor 1 juli 2023 - Pusat Pengembangan dan Standarisasi kebijakan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Kementerian Agraria - 2023 - Transformasi Digital,mediasi,elektronik,kasus,pertanahan |