
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Migas Untuk Rakyat : Pergulatan Pemikiran dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi - Grafindo Khasanah Ilmu - 2013 - Migas |
![]() | IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | The Laws Of Our Father Hukum dan Keadilan - Gramedia - 2001 - Komputer,Jurnalisme |
![]() | Bertambah Bijak Setiap Hari: Tuhan Sudah Pindah Alamat ? - A Wiley-Interscience Publication - 2011 - Tuhan |
![]() | Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung - Cetakan Ke 4 - Alumni - 1991 - Hukum Adat |
![]() | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum - Dilengkapi : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1996-1997 - BP. Cipta Jaya - 1998 - Peraturan,Yurisprudensi |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah. - Fakultas Hukum UGM - 2012 - Hukum Tertulis |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Analisis kritik terhadap putusan mahkamah konstitusi nomer 36/PUU-X/2012 - Faktor Historis, sosiologi, politik, dan yuridis dalam penyusunan RUU HAP - Reforma Agraria paradigma pancasila dalam penataan kembali politik Agraria Nasional - Masalah keadilan pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam sistem IHR - Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik - Kajian penguatan komonitas intelijen daerah - Suprogate mother dalam perspektif Hukum pidana Indonesia - Anti-terrorism legal framework in Indonesia Its development and challenges - The implemantation of natural disaster management progam in Indonesia between 2007 and 2013 - Creditor protection within corporate group insulvensy - Public policy Violation under new york convention - Intellektual property law in indonesia after 2001 - United kingdom and usa's legisi ations to clear historic contamination - The reform of corruption eracadication in Indonesia the prismatic law in the recont context. - Fakultas Hukum UGM - 2013 - Mahkamah Konstitusi |
![]() | Hukum Kewarisan Islam : dalam Teori dan Praktik - Pustaka Pelajar - 2013 - Hukum Kewarisan |
![]() | Wacana : Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan - Insist Press - 2014 - Masyarakat Adat |
![]() | Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang - Gramedia - 2008 - Notaris |
![]() | Politik Hukum Di Indonesia - Rajagrafindo Persada - 2011 - Politik Hukum |
![]() | Judicial Review Di Mahkamah Agung RI - Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan - Rajagrafindo Persada - 2011 - Judicial Review |
![]() | Hukum Tata Negara Darurat - Rajawaligrafindo Persada - 2008 - Hukum Tata Negara Darurat |
![]() | Pelurusan Sejarah Indonesia - Ombak - 2009 - Sejarah |
![]() | Hukum Etika dan Kekuasaan - Genta Publishing - 2011 - Hukum |
![]() | Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi - Konstitusi Press - 2006 - Hukum Konstitusi |
![]() | Jurnal Hukum: Bank Indonesia Dalam Tata Pemerintahan Indonesia - Penerapan Arbitrase On Line - Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan - Faktor-faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan perkara Korupsi - Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Indonesia - Pidana cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan HAN - Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan KDRT - Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat - BPFE UII - 2010 - Jurnal |
![]() | Jurnal Hukum: Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi - Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana - Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di bidang Keuangan - Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana - Upaya Peningkatan Kwalitas Putusan Hakim Agung Dalam Melanjukan - Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara - Korelasi Antara Peraturan Daerah Perda - Permassalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik - BPFH UI - 2009 - Jurnal |
![]() | BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Land Contestation Triangle Model:Sebuh Fakta 'Perbuatan' Lahan Pertanian di perdesaan-Sketsaerkembangan Reforma Agraria dan Studi Agraria Sebuah Pemetaan Awal-Pasar Tanah Dalam teori Kebijakan Makro Ekonomi-Telaah Yuridis Undang-undang Perkebunan(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-VIII/2010-He Use Of Geographical Information Systems for Spatial Planning in the National Land Agency-Orang Muda dan Generasi Pertanian di Desa-Penata Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat-Ekososial Masyarakat Kawasan Karst Gunungsewu-Kebun Rakyat,Plasma,dan KKPA;Potrek Perjuangan Mewujutkan Kesejahteraan Dalam Dialektika agraria di Perkebunqan Kelapa sawat-Pengelolaan anahan HGU Perkebunan Kelapa sawait Terhadap Kondisi sosial ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kab.Kampar. - PPPM STPN - 2012 - Jurnal |