Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia

Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai Masalah & Solusinya

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II

Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 814 K/Pdt/2009)

Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan, & Hukum Mahkamah Perkumpulan Beraksi

Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629K/Pdt/2004)

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua

Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru

Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam

Pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.-Ilmu Agraria Lintas disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu.-Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas disiplin.-Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK No. 35/PUU-X/2012; putusan MK No.50/PUUX/2012;dan putusan MK No.3/PUU-VIII(/2010)

Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Migas Untuk Rakyat : Pergulatan Pemikiran dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

The Laws Of Our Father Hukum dan Keadilan

Bertambah Bijak Setiap Hari: Tuhan Sudah Pindah Alamat ?

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum - Dilengkapi : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1996-1997