PEMETAAN OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUASIN)

INKONSISTENSI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IJIN BARU DENGAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (ptsl) DI KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

KONSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN(SAWAH)

Laporan Penelitian: Konsistensi Kepentingan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dalam Mensejahterahkan Petani Miskin

KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR

KINERJA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KOLABORATIF: TINJAUAN KONSISTENSI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DAN FAKTOR YANG YANG MEMPENGARUHINYA DI KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR(STUDI DI DESA BANARAN, DESA SUMBERBENING DAN DESA SIDOREJO)

PENERAPAN DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENGENAI PERSENTASE PENATAAN ULANG KETIMPANGAN P4T DAN PERSENTASI KENAIKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENERIMA REFORMA AGRARIA

KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (KAJIAN KOMPARATIF TIGA PERIODE PELAKSANAAN; ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ORDE REFORMASI)

STUDI TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN

RAPOR BIRU PRESIDEN SBY-9 Alasan Melanjutkan Kepemimpinan Nasional

KONSISTENSI PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN DAMPAKNYA (Studi Pembangunan Terminal Penumpang Baru Di Bandara Mozes Kilangin Kabupaten Mimika Provinsi Papua)

STUDI TENTANG KONSISTENSI PELAKSANAAN TATA RUANG DI KAB. MAGELANG DITINJAU DARI ASPEK KEMAMPUAN TANAH

KONSISTENSI PEMANFAATAN ASPEK TATA GUNA TANAH UNTUK PEMBERIAN IJIN LOKASI DALAM MENUNJANG TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TK.II TANGERANG

Konsistensi Kepentingan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Dalam Mensejahterakan Petani Miskin.

Ekonomi Islam - Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam

Kritik Atas Penangangan Konflik Agraria di Indonesia - Reforman Agraia Momentun Keadilan dan Kesejahteraan-Pertarungan Aktor dalam Konflik penguasaan Tanah dan Penambangan pasir Besi di Urut Sewu Kebumen-Belajar Dari Cilacap: Kebijakan Reforma Agraria Atau Redistribusi Tanah-Membaca Karakteris Dan Peta Gerakan Agraria Indonesia-Legitimati Identitas Adat Dalam Dinamika Politik Agraia- RUU Pertanahan :Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960-Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten boyolali -Konsistensi Kebijakan Kantor Pertanahan Dalam Mensejahterakan Petani Miskin.

UJI PERBANDINGAN METODE BOWDITCH DAN METODE TRANSIT DALAM PENGHITUNGAN POLIGON

PERBANDINGAN HASIL UKURAN ANTARA RECEIVER GNSS RTK DENGAN RECEIVER GNSS METODE RTK-NTRIP (Studi di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

EVALUASI KONSISTENSI PENERAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PESISIR KECAMATAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SERTA DAMPAKNYA

Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akte