PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: konsistensi
KATA KUNCI: konsistensi
 | ANALISIS PENENTUAN NIALI PASAR, NILAI LIKUIDASI DAN NILAI LIMIT YANG BERKEADILAN DALAM LELANG PADA OBJEK PENILAIAN RUMAH TINGGAL ( STUDI,KASUS SEBUAH RUMAH TINGGAL DI KABUPATEN PURBALINGGA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Nilai Pasar,Nilai Likuidasi,Nilai Limit,Keadila |
 | PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH PERKEBUNAN DENGAN CARA LITIGASI DAN NON LITIGASI Prestasi Pustakaraya - 2010 - Tanah Perkebunan,Penyelesaian Sengketa |
 | ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN DALAM PEMBUATAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - peningkatan kualitas data,kota lengkap,data pertanahan |
 | IMPLEMENTASI STANDARISASI GAMBAR UKUR (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL ) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - pertanahan,gambar ukur,standarisasi |
 | KARYA ILMIAH AKADEMISI & PRAKTISI HUKUM - Yrama Widya - 2022 - Hukum Indonesia |
 | Desain dan Ukuran Sampel untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan - Ugm Press - 2010 - Metode Penelitian,Metodologi |
 | AKHLAK UNTUK NEGERI - PT. Arrga Tilanta - 2020 - Badan Usaha Milik Negara |
| EVALUASI SISTEM PEMILU DI INDONESIA 1955-2019 SEBUAH PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM - Tayyana Komunikasindo - 2021 - Pluralisme Hukum,Pemilihan Umum Di Indonesia |
| MANAJEMEN PENELITIAN GURU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU PANDUAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS DISERTASI, KARYA ILMIAH GURU-DOSEN, DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN - PT. Grasindo - 2016 - Manajemen Pendidikan |
| LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT PROPOSAL PENELITIAN BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN - Sagung Seto - 2018 - Proposal Penelitian |
 | MATHEMATICS UNDERCOVER - Pustaka diniyah - 2019 - Keindahan dengan Matematika |
 | PEMETAAN OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUASIN) - Geodasi Fakultas Teknik UGM - 2020 - Landsat,Masyarakat,Reforma Agraria,Penutup Lahan,Pola Keruangan |
 | INKONSISTENSI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IJIN BARU DENGAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (ptsl) DI KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Inkonsistensi,PTSL,PIPPIB,Penghentian pemberian ijin Baru |
 | KONSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN(SAWAH) - Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM - 2019 - Konsistensi Kebikan,Alih Fungsi Lahan,Kabupaten |
 | Laporan Penelitian: Konsistensi Kepentingan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dalam Mensejahterahkan Petani Miskin - STPN - 2011 - Penelitian |
 | KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pola Ruang,Status Tanah,PTSL,Kesesuaian Pemanfaatan |
 | KINERJA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KOLABORATIF: TINJAUAN KONSISTENSI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DAN FAKTOR YANG YANG MEMPENGARUHINYA DI KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR(STUDI DI DESA BANARAN, DESA SUMBERBENING DAN DESA SIDOREJO) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - PTSL,Para Pihak,Faktor |
 | ANOTASI PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PERTANAHAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH - Kemeterian Agraria Dan tata Ruang/BPN Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat - 2017 - Pertanahan,Pembatalan Sertipikat |
 | PENERAPAN DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENGENAI PERSENTASE PENATAAN ULANG KETIMPANGAN P4T DAN PERSENTASI KENAIKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENERIMA REFORMA AGRARIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - IKU 1 dan IKU 2,Renstra,LKJ |
 | KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (KAJIAN KOMPARATIF TIGA PERIODE PELAKSANAAN; ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ORDE REFORMASI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Reforma Agraria,Produk hukum kebijakan,Tata Kelola Pertanahan |
