PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: ketentuan
KATA KUNCI: ketentuan
 | KAJIAN ALIH FUNGSI LAHAN ZONA HIJAU OLEH MASYARAKAT TERDAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYA-SOLO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL POLITEKNIK AGRAIA SEKOLAH TINGGI PERTAN - 2026 - Alih Fungsi Lahan,Lahan Sawah Dilindungi,Pengadaan Tanah,Tata Ruang,Permukiman |
| IDENTIFIKASI JENIS RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK YANG EFEKTIF DALAM MENGURANGI RISIKO BANJIR DI KOTA MADIUN BERDASARKAN PERSEPSI STAKEHOLDER - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Ruang Terbuka Hijau,Banjir,Efektivitas,Persepsi |
| ANALISIS GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL SEMARANG-DEMAK (STUDI KASUS TANAH PERDIKAN DESA KADILANGU KABUPATEN DEMAK) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - ganti kerugian,pengadaan tanah,tanah perdikan |
| DAMPAK PEMABANGUNAN INDUSTRI TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DI KECAMATAN PABEDILAN DAN CILEDUG KABUPATAEN CIREBON - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Alih Fungsi,Industri,LSD |
| DIPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN PROPORSI DAN PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI KASUS: KALURAHAN MARGOKATON, KAPANEWON SEYEGAN) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Tanah Kalurahan,Proporsi,Pemanfaatan Tanah,Peraturan Gubernur DIY Nomor 24,Edward III,Kalurahan Margokaton |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT DI DESA PECATU - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pengendalian pemanfaatan ruang,zona perlindungan setempat,Desa Pecans,desa alat RDER |
| ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBALIAN BATAS BIDANG TANAH: KESENJANGAN ANTARA REGULASI DAN PRAKTIK PADA KANTOR PERTANAHAN DI INDONESIA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Pengembalian Batas Bidang,Kesenjangan Implementasi,Kebijakan Pertanahan,Pe |
| KAJIAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PROSES PENYELESAIAN PENGADAAN TANAH KAS DESA UNTUK BENDUNGAN KARANGNONGKO DI KABUPATEN BOJONEGORO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Permendagri Nomor 3 Tahun,Tanah Kas Desa,Pengadaan Tanah,Bendungan Karangn |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA (STUDI DI GREEN FLOW VILLAS, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pelanggaran Rencana Tata Ruang,Pengendalian Peman,Implementasi Kebijakan,RDTR Kecamatan Ubud,Green |
| ANALISIS PROBLEMATIKA PELAYANAN PERALIHAN HAK SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Problematika,Peralihan hak,Sertipskat Elektronik |
| PROBLEMATIKA PEMBANGUANAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR DI TINJAU DARI ASPEK KERANGKA KERJA SPASIAL ( SPATIAL FRAMEWORK) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - kualitas data pertanahan,Kota Lengkap,Kerangka Kerja Spasial |
| KAJIAN YURIDID TANAH TERINDIKASI TERLANTAR DI KOTA JAYAPURA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - hak ulayat,Kantor Pertanahan,penanganan tanah telantar,yuridis empins |
| PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENETIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH (STUDI KASUS PADA HAK GUNA USAHA PT PEENDADA JAYA INDAH NO.8 ) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tanah telantar,penertiban tanah,pendayagunaan ta,Hak Guna Usaha,Kabupaten Bireuen |
 | Hukum Lingkungan Buku V : Sektoral Jilid (1) - Hukum Lingkungan Nusantara atau UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup - Bina Cipta - 1986 - Hukum Lingkungan |
 | Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia - Bina Cipta - 1978 - Hukum Perkawinan Islam,UU Perkawinan |
 | HUKUM WARIS - Rajawali Pers - 2018 - Hukum Pewarisan |
 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menghitung Objek dan Cara Pengajuan Keberatan Pajak - PT. Elex Media Komputindo - 2003 - Pajak,Bea Perolehan Hak,BPHTB |
 | HUKUM KEWARISAN ISLAM SEBAGAI PEMBARUAN HUKUM POSITIF DI INDONEIA EDISI REVISI - Sinar Grafika - 2017 - Hukum Perdata |
 | STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI BIDANG PERPUSTAKAAN - Suluh Media - 2024 - Perpustakaan |
 | UU ITE 2024 (UU RI NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU RI NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) & UU PDP2022 (UU Ri No 27. TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ) - Sinar Grafika - 2024 - UU Indonesia |
