PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI

Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik : Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pendaftaran Tanah Megersari Menjadi Tanah Kasultanan Setelah Berlakunya undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta

Hukum Perikatan - Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW

HUKUM KEPERDATAAN(DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, KUH PERDATA(BW), HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT) JILID KETIGA

HUKUM KEPERDATAAN (DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, KUH PERDATA(BW), HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT) JILID KEDUA

Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam

PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN BIDANG TANAH PEKARANGAN(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN)SITI

KANTOR KUALITAS DATA FISIK DAN YURIDIS DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA PROPINSI SULAWESI TENGGARA)

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

PENCETAKAN SAWAH BARU DAN PUNGUTAN ASET TANAH PETANI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN (STUDI DESA MASTA KEC. BAKARANGAN KAB. TAPIN KALIAMNTAN SELATAN)

PEMANFAATAN PERALATAN SURVEI BERBIAYA RENDAH "EXPANDABLE-GNSS" DENGAN METODE POST-PROCESSING KINEMATIC DALAM PENGUKURAN KADASTRAL

PERANCANGAN APLIKASI BERBASIS ANDROID DALAM PEMBUATAN PETA KERJA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP DALAM MENUNJANG PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KELURAHAN LEMBANG, KECAMTAN BANGGAE, KABUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI BARAT

PENERAPAN KENDALI MUTU PENGUKURAN DAN PEMETAAN PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU)

URGENSI PENGUATAN HAK ATAS TANAH DRUWE DESA DI DESA BELANCAN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

LUAS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI SAWAH DI DESA TERTINGGAL DI KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH