PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: ketentuan
KATA KUNCI: ketentuan
 | IMPLEMENTASI PERATURAN PENDAFTARAN TANAH WARIS OLEH NOTARIS - PT Refika Aditama - 2022 - Pendaftaran Tanah Waris,Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 |
 | Pertanahan Agraria, dan Tata Ruang - Kencana - 2017 - Pertanahan |
 | IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN DI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EDISI REVISI - Sinar Grafika - 2020 - Tata Guna Tanah |
 | Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online) - Genta Publishing - 2011 - Penyelesaian Sengketa |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Pengadaan Tanah,Solusi |
 | DAMPAK PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SEBAGAI DESA WISATA KAMPOENG MATARAMAN BAGI PEMERINTAH DESA SERTA MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kas Desa,Permasalahan,Dampak Pemanfaatan |
 | ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pembatalan hak atas tanah,putusan pengadilan,penanganan kasus |
 | PROBLEMATIKA PERAN PEJABAT PEMBUAT AΚΤΑ TANAH DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK MELALUI JUAL BELI DI KABUPATEN PURBALINGGA (Studi di Kantor Notaris Selaku PPAT Charenina Dewirani, S.H,. M.Kn.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,PPAT,peralihan hak milik,akta jual |
 | ANALISIS PERMASALAHAN PENATAUSAHAAN ASET TANAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset tanah,Barang Milik Daerah,Penatausahaan |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA PROGRAM PPTPKH SEBAGAI PENYEDIAAN SUMBER TORA DI KABUPATEN LAMONGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,Pelepasan Kawasan Hutan,Reforma Agraria,TORA |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG DI JAKARTA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Normalisasi Sungai Ciliwung,Problematika,Solusi |
 | PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH YANG TERINDIKASI MUSNAH DI KALURAHAN BANARAN, KAPANEWON GALUR, KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Terindikasi Musnah,Letter C,Sungai Progo |
 | PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH BEKAS HGU MELALUI REFORMA AGRARIA (Studi di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penyelesaian konflik,penataan aset,penataan akses,reforma agraria |
 | EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA PENGUMPULAN DATA FISIK TERINTEGRASI TAHUN 2023 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Metode Fotogrametris,Efektivitas,Juknis PTSL |
 | IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN DI ATAS TANAH HAK MILIK (Studi Sengketa Akses Jalan di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - sengketa tanah,akses jalan,mediasi,ishlah |
 | STUDI KASUS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI KEGIATAN PTSL TAHUN 2022 DI SEMPADAN SUNGAI KONTO DESA KARANGTENGAH KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL,Kepastian Hukum,Kepemilikan Tanah |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - LSD,Kebijakan,Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah,Arah Pengembangan Wilayah,Kawasan Perkotaan Sarbagita |
 | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERPANJANGAN LANDASAN PACU (RUNWAY) BANDARA RENDANI MANOKWARI DI KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelaksanaan Pengadaan Tanah,Penyelesaian Sengketa,Tanah Ulayat |
