Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa-Menyewa Perumahan Menurut Ketentuan Perundang-Undangan

Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Rumah Susun

Inventarisasi Ketentuan-Ketentuan Bidang Pertanahan

Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan (Seri Hukum Agraria)

Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-undang Dasar 1945

PELAKSANAAN KETENTUAN KEPPRES NO.55 TAHUN 1993 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA - MADURA

Membagi Warisan (Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW edisi revisi

Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 DI KECAMATAN PEDAN KABUPATEN DATI II KLATEN.

PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/1960 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH.

Seri Penerbitan Hukum Tatanegara - Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945

STUDI TENTANG PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP LUAS KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN KETENTUAN BATAS MINIMUM DI DESA JATEN KECAMATAN JATEN KABUPATEN DATI II KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH.

Hukum Hak Tanggungan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul