EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA DI DESA CEPOKO DAN DESA :MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAW

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Izin lokasi Setelah Paket Oktober 1993 Di Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat

Problematika Hukum Hak milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Pembebasan Dan peralihan Hak Atas Tanah

Hukum Pertambangan di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Undang-Undang Pajak Ketentuan umum Dan Tata Cara perpajakan KUP

Petunjuk Praktis : Tata Cara Perolehan Tanah Untuk Industri

Daftar Lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor...Tahun... Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pelaksanaan pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Secara Sistematik) Menurut peraturan pemerintah Nomor; 24 Tahun 1997 dengan ketentuan Pelaksanaannya berdasarkan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997

Himpunan Peraturan Perundangan Pendaftaran Tanah

Ketentuan pokok Peraturan Landreform Di Indonesia

Himpunan peraturan PerUndang-Undangan Agraria beserta Petunjuk Pelaksanaannya mengenai tanah-Tanah Untuk Kepentingan Instansi-2 Pemerintah Dan perusahaan/Baik Milik Negara

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MUSEUM KARST DUNIA DI DESA GEBANGHARJO, KECAMATAN PRACIMANTORO,KABUPATEN WONOGIRI

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN VERIFIKASI BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PROSES GANTI RUGI AKIBAT LUMPUR SIDOARJO

Tata Cara Pelunasan Bea Materai

Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian

Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik - Dalam Sudut Pandang KUH Perdata