PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/1960 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH.

Seri Penerbitan Hukum Tatanegara - Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945

STUDI TENTANG PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP LUAS KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN KETENTUAN BATAS MINIMUM DI DESA JATEN KECAMATAN JATEN KABUPATEN DATI II KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH.

Hukum Hak Tanggungan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat

Contoh-Contoh Kontrak, Rekes Surat Rekes dan Surat Resmi Sehari-hari Jilid 2

IMPLEMENTASI KETENTUAN PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

EFEKTIVIKASI KETENTUAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Dl KECAMATAN POSO PESISIR KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

EVALUASI PELAKSANAAN KETENTUAN PEMBATASAN JUMLAH BIDANG DAN LUAS PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA DIKOTA MAKASSAR PROVTNSI SULAWESI SELATAN

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA(Studi Bangun Guna Serah di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG