PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kedudukan
KATA KUNCI: kedudukan
 | PROBLEMATIKA PENGUASAAN TANAH KASULTANAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT TERGUSUR DI KAMPUNG TEGAL LEMPUYANGAN, BAUSASRAN, DANUREJAN, KOTA YOGYAKARTA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Serut Pulilah,Penguasaan Tanah,Pemanfaatan Tanah,Tanah Kasultanan,Penggusuran |
| KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH (SKTDATAS TANAH KASULTANAN YANG DIKUASAL SECARA TURUN-TEMURUN DI KAWASAN EMPLASMEN STASIUN LEMPUYANGAN, KOTA YOGYAKARTA SKRIPSI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Surat Keterangan Tanah,SKTTanah Kasultanan,Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat,Serat Palila,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL |
 | Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management "Suatu pendekatan mikro dalam tanya jawab) - Djambatan - 1996 - Manajemen SDM |
 | HUKUM ACARA PENGADILAN PAJAK TEORI DAN PRAKTIK - Sinar Grafika - 2024 - Hukum Acara |
 | TEORI KOMUNIKASI UNTUK PENELITIAN - Suluh Media - 2022 - Ilmu Komunikasi |
 | FILSAFAT ILMU SUATU KAJIAN DALAM DIMENSI ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS - Bumi Aksara - 2020 - Filsafat |
 | GEOMETRI RUANG - Universitas Terbuka - 2022 - Geometri Ruang |
 | CAHAYA TAQWA DAN GELAP MAKSIAT - PUSTAKA HATI - 2023 - Ilmu Agama,Ketaqwaan |
 | Struktur Tata Ruang Kota - Pustaka Pelajar - 2001 - Struktur,Tata,Ruang |
 | NOTARIS DAN PPAT DI INDONESIA APLIKASI TEORI DAN PRAKTIK DALAM PEMBUATAN AKTA - Semesta Aksara - Hukum |
 | HUKUM AGRARIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK KOMPILASI TULISAN TENTANG CARUT-MARUT REGULASI INDONESIA - PT. Citra Aditya Bakti - 2018 - Hukum Agraria Indonesia |
| SISTEM KOMUNALISASI DAN DISTRIBUSI PEMANFAATAN TANAH PEKULEN (STUDI DI KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH - Fakultas Hukum UGM - 2021 - Hukum dalam masyarakat,the living law,komunalisasi tanah,distribusi tanah,tanah pekule |
| IMPLEMENTASI PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN UNTUK MASYARAKAT EKONOMI RENDAH MELALUI DANA KEISTIMEWAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KALURAHAN PONDOKREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah Kalurahan,Kesejahteraan Masyara |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| PENERTIBAN EMPLASEMEN STASIUN TUGU YOGYAKARTA DALAM RANGKA PENGAMANAN JALUR OPERASIONAL KERETA API DI KAWASAN BONG SUWUNG KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penertiban,Emplasemen,PT Kereta Api Indonesia |
| ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alat Bukti,Gambar Situasi Hukum Pertanahan,Kepastian Hukum,Sengketa Tanah |
| ADAT PEWARISAN TANAH DAN ANALISIS RELASI KEKERABATAN DALAM SISTEM PATRILINEAL PADA SUKU AWYU DI DESA ABOGE KECAMATAN ASSUE, KABUPATEN MAPPI, PROVINSI PAPUA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pewarisan Tanah,Patrilineal Suku Anya,Relazi Kekerabatan,Sistem Adat |
 | PENATAUSAHAAN TANAH SULTAN GROUND DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penatausahaan,Tanah Sultan Ground,Problematika dan Solusi |
 | DAMPAK PENETAPAN DESA WISATA TERHADAP PERUBAHAN KOMPONEN FISIK DAN NON FISIK DI DESA GENILANGIT, KECAMATAN PONCOL, KABUPATEN MAGETAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Desa wisata,Dampak Perubahan,Komponen Fisik dan Non Fisik |
 | PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Usaha,Pemegang Hak |
