Keadilan Tidak Untuk Yang Miskin

Jurnal Hukum: Radikalisme Islam dan Peradilan - Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung - Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum - Kontradiktif Sanksi Pidana - The Impacts of the Saving - Konsep Pembangunan Hukum - Kedudukan dan Kewenangan - Peran Dewan Perwakilan

Jurnal Hukum: The Essential of the 1945 - Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintah Daerah - Paradigma Baru Pembetukan dan Analisis - Pergeseran Aspek Hukum Publik - Kebijakan Perimbangan Keuangan - Ketaatan Masyarakat Internasional - Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan - Politik Hukum Lingkungan Hidup

Jurnal Hukum: Metode Konsulidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif - Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal pada Enam Komonitas Adat Daerah Bengkulu - PertanggungJawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional - Asas Tanggung Jawaban Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup - Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM - Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia - Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Acid Splash: Qisas Punishment to be Imposed Against the Offender - Stem Cell Research Development and its Protection in Indonesia -Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan pengembangan Obyek Fidusia - Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Mogok Kerja - Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik -Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum - Kosekwensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi terhadap Keterikatan pemerintah Indonesia pada perjanjian Internasional - Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara masyarakat Samawa dengan PT.Newmont Nusa Tenggara - Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia - Penerapan Asa Itikad baik tahap prakontraktual pada perjanjian jual beli Perumahan - Status Hukum AsetPerusahaan Negara dalam Hukum Internasional - Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan wewenang penegakan Huku Persaingan Usaha - Socialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek kebijakan Pengupahan - alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender bagi Buruh Migran Perempuan Madura.

Dualisme KEkuasaan di Tanah Papua

Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah Beserta Bangunan - Bagi Warga negara Asing dan Badan Hukum Asing

Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MILIK BERSAMA PASCA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF GENDER (Studi di Kecamatan Tempel Kabupaten SlemanProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

RELOKASI WARGA PASCA ERUPSI MERAPI 2010 (Studi Di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten)

COMMUNITY MAPPING DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI DUSUN PLIYANG DESA TANGGUMONG KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

TINJAUAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK (Studi di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan )

Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf

Empowering People - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Klasifikasi Tanah Dasar Teori Bagi Peneliti tanah dan pelaksana pertanian di indonesia

Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan tanah wakaf di negara kita

Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia

Politik Hukum Baru : Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan UU No.15 tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakayat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya