JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

PENGARUH VARIABEL NILAI TANAH (LAND VALUE)TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA SELOMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMANPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang-nimbang mandat kontitusi tentang kedudukan desa atau disebut dengan nama lain - Harmonitas Kultur keagamaan pedesaan dan gejala radikalisme - Glembuk ala Yogyakarta : Delegitimasi dam Legitimasi Elit dalam merangkul warga di desa pada era reformasi - Konteks dan arah pembaharuan desa dalam advokasi RUU Desa

Kedudukan Surat Bupati Sintang Nomor 593/130/iv-Bappeda tanggal 16 juni 2008 dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan lainnya terhadap kepentingan serta hak-hak Masyarakat pemilik Tanah Kabupaten Sintang

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Lain - Manifesto Intelektual Organik

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Keadilan Tidak Untuk Yang Miskin

Jurnal Hukum: Radikalisme Islam dan Peradilan - Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung - Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum - Kontradiktif Sanksi Pidana - The Impacts of the Saving - Konsep Pembangunan Hukum - Kedudukan dan Kewenangan - Peran Dewan Perwakilan

Jurnal Hukum: The Essential of the 1945 - Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintah Daerah - Paradigma Baru Pembetukan dan Analisis - Pergeseran Aspek Hukum Publik - Kebijakan Perimbangan Keuangan - Ketaatan Masyarakat Internasional - Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan - Politik Hukum Lingkungan Hidup

Jurnal Hukum: Metode Konsulidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif - Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal pada Enam Komonitas Adat Daerah Bengkulu - PertanggungJawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional - Asas Tanggung Jawaban Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup - Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM - Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia - Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Acid Splash: Qisas Punishment to be Imposed Against the Offender - Stem Cell Research Development and its Protection in Indonesia -Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan pengembangan Obyek Fidusia - Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Mogok Kerja - Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik -Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum - Kosekwensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi terhadap Keterikatan pemerintah Indonesia pada perjanjian Internasional - Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara masyarakat Samawa dengan PT.Newmont Nusa Tenggara - Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia - Penerapan Asa Itikad baik tahap prakontraktual pada perjanjian jual beli Perumahan - Status Hukum AsetPerusahaan Negara dalam Hukum Internasional - Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan wewenang penegakan Huku Persaingan Usaha - Socialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek kebijakan Pengupahan - alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender bagi Buruh Migran Perempuan Madura.

Dualisme KEkuasaan di Tanah Papua

Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah Beserta Bangunan - Bagi Warga negara Asing dan Badan Hukum Asing

Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MILIK BERSAMA PASCA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF GENDER (Studi di Kecamatan Tempel Kabupaten SlemanProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

RELOKASI WARGA PASCA ERUPSI MERAPI 2010 (Studi Di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten)

COMMUNITY MAPPING DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI DUSUN PLIYANG DESA TANGGUMONG KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

TINJAUAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK (Studi di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan )