
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | MENGGADAIKAN BUMI BANK DUNIA PEMISKINAN LINGKUNGAN DAN KRISIS PEMBANGUNAN - INFID (International NGO Forum on Indonesia Development) - 1999 - Bank Dunia,Pembangunan Dunia |
![]() | MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SUBJEK HUKUM: KECAKAPAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK - The Samdhana Institute - 2017 - Masyarakat Hukum Adat,Hukum,Masyarakat Adat |
![]() | HUKUM AGRARIA NASIONAL & KEBIJAKAN PERTANAHAN - Jala Permata Aksara - 2023 - Hukum Agraria,Kebijakan Pertanahan |
![]() | PENGANTAR ILMU HUKUM - PT Refika Aditama - 2016 - Ilmu Hukum |
![]() | METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (FILSAFAT, TEORI DAN PRAKTIK) - Rajawali Pers - 2018 - Hukum,Penelitian |
![]() | HUKUM AGRARIA INDONESIA - Setara Press - 2016 - Hukum Agraria Indonesia |
![]() | Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer - Pustaka Pelajar - 2010 - Metodologi Penelitian |
![]() | Pengantar Hukum Tata Negara - STPN Press - 2017 - Hukum Tata Negara |
![]() | Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah - Kencana Prenada Media Group - 2011 - Hak Atas Tanah,Pendaftaran Tanah |
![]() | LANSKAP PRODUKTIF PERKOTAAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KOTA MENUJU KOTA EKOLOGIS - Lily Publisher - 2021 - Penghijauan Kota Yogyakarta |
![]() | PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL UNTUK MEMBANGUN DESA LENGKAP (Studi di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL,Kualitas Data,Desa lengkap |
![]() | PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH HASIL PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA KALITENGAH KECAMATAN TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Lintas Sektor,UMKM,dan Pemanfataan Sertipikat Tanah |
![]() | PROBLEMATIKA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH PADA OBJEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tumpang Tindih,Kepemilikan Tanah,PTSL |
![]() | PROBLEMATIKA PENGATURAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI (STUDI DI SUNGAI WINONGO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sempadan Sungai,Efektivitas Peraturan,Interpretasi Stakeholder |
![]() | PROBLEMATIKA PENGATURAN TANAH PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI (STUDI DI SUNGAI WINONGO, KALURAHAN TIRTONIRMOLO, KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sempadan Sungai,Efektivitas Peraturan,Interpretasi Stakeholder |
![]() | ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pembatalan hak atas tanah,putusan pengadilan,penanganan kasus |
![]() | PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Progres dan Problematika |
![]() | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KAWASAN SLEMAN TIMUR TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,LSD,Rencana Detail Tata Ruang,RDTRKetidaksesuaian |
![]() | EVALUASI PETUGAS PENILAI DALAM MELAKSANAKAN PENILAIAN UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN PENDEKATAN BIAYA UNTUK NJOP PBB-P2 DI KOTA SURABAYA (STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH, KOTA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Pendekatan Biaya,Penilaian Properti |
![]() | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA PROGRAM PPTPKH SEBAGAI PENYEDIAAN SUMBER TORA DI KABUPATEN LAMONGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,Pelepasan Kawasan Hutan,Reforma Agraria,TORA |