
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | ANALISIS NILAI TANAH BERDASARKAN ZONA NILAI TANAH, NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAN HARGA TRANSAKSI DI KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Nilai TanahZona Nilai Tanah,ZNT,Nilai Jual Objek Pajak,NJOP,Harga Transaksi,Disparitas |
![]() | PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MENUJU PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Penataan Kelembagaan di Kelurahan Ngampilan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pekerjaan Layak,Penataan Kelembagaan,Pertumbuhan Ekonomi,Reforma Agraria,Tujuan,Pembangunan Berkelanjutan,TPB |
![]() | PROSES PELAKSANAAN PENATAAN ASET PADA TANAH TIMBUL DI DESA DOROREJO, KECAMATAN TAYU, KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penataan Aset,Tanah Timbul,Identifikasi Indikatif Tanah Objek Reforma Agraria |
![]() | ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT SEKITAR DENGAN PT. MANGLI DIAN PERKASA DAN DAMPAKNYA DI DESA PUNCU KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik pertanahan,Hak Guna Usaha,Reforma Agrari |
![]() | PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
![]() | DINAMIKA REDISTRIBU51 TANAH PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA MASYARAKAT PENGUNGSI EKS TRANSMIGRAN TIMOR TIMUR DI DESA SUMBERKLAMPOK KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,Pengungsi Timor Timur Keadilan |
![]() | IMPLEMENTASI ALIH MEDIA DENGAN TRANSFORMASI DIGITAL GUNA MENDUKUNG PELAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi Digital,Alih Media,Sertpikat Elektronik |
![]() | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi Kebijakan,Sertipikat Elektronik,Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik |
![]() | IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP TANAH KALURAHAN PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Studi Kanes Segmen 3 Kaherahan Perwumorteni, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sieman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan tanah,Tanah kalurahan,Ganti rugi,Jalan tol,Keistimewaan Yogyakarta |
![]() | KESIAPAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI DESA KRIKILAN KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraris,Pematan Akses,Kesiapan Maryarakat,Community Readiness Mod |
![]() | PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 UNTUK PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA SUKARAJA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Pemetaan Badang Tanah Kluster 4,Penyimpangan Regulasi |
![]() | PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP DI DESA GEMENGGENG KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Partisipasi Masyarakat,Relawan |
![]() | PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI PENGEMBANGAN BUDI DAYA DAN DIVERSIFIKASI PRODUK OLAHAN JAMUR TIRAM DI DESA GILANG, KECAMATAN NGUNUT. KABUPATEN TULUNGAGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - reforma agraria,jamur tiram,nilai tambah,diversifikasi produk,pemberdayaan masyarakat |
![]() | SENSUS PAJAK DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA PBB-P2 DI PADUKUHAN GADUNG, KELURAHAN BANGUNKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Basis Data,Sensus Pajak,PBB,P2 |
![]() | KEGIATAN PENDATAAN TANAH NEGARA BEBAS DALAM RANGKA PENYEDIAAN TORA DI DESA SIMAN, KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendataan TORA,tanah negara bebas,reforma agraria,redistribusi tanah,Tim GTRA |
![]() | PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN SULTANAAT GROND DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultanant Grond,Penatausahaan,Kasultanan |
![]() | ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alat Bukti,Gambar Situasi Hukum Pertanahan,Kepastian Hukum,Sengketa Tanah |
![]() | RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) (Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Desa Pesanggaran,PPTPKH,redistribusi tanah,resi |
![]() | EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Proyek Strategis Nasional,Tanah Kas Desa,Ganti Rugi,Efektivitas |
![]() | SENGKETA PERSETUJUAN TUKAR-MENUKAR BIDANG TANAH (Studi Kasus: Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 220001/HK/2008 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung Dengan Tanah Milik Perorangan Atas Nama Harijanto Karjadi) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tukar Menukar Bidang Tanah,Sengketa Pertanahan,Penyelesaian,Keabsahan Hukum,Mediasi,Ganı Rugi |