PERIASAI PEREMPUANKESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN AKSES JALAN WADAS-BENDUNGAN BENER TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA BENER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO

UPAYA PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 3 (K3) BACKLOG PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SEMENTARA SELAMANYASCREENPLAY

Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, & perilaku Sosial

HUKUM PERTANAHAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH (HPL) EKSISTENSI, PENGATURAN DAN PRAKTIK

Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia - Irawan Soerodjo

Penulisan Laporan dan Skripsi Menggunakan CHIWRITER

PERSEPSI PENGGUNA TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA)

PELAKSANAAN PENGUKURAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018 YANG DI LAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA PASCA PELAKSANAAN AZAZ CONTRADICTOIRE DELIMATIE DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO DAN KABUPATEN PASURUAN

Tata Kelola pemerintahan Desa Era UU Desa

Perkawinan Dalam Islam : Monogami atau Poligami ?

EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 40 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI DESA SIMPANG KATIS

Kadaster Masa Lalu dan Masa Mendatang di Indonesia

PEMAHAMAN MASYARAKAT BETAWI TERHADAP CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KECAMATAN KEMBANGAN KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK ATAS TANAII UNTUK RUMAH SANGAT SEDERHANA (RSS) DAN RUMAH SEDERHANA (RS) DI KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINS1 LAMPUNG

Ekonomi Pembangunan Jilid 1

Teknik Membuat Undang-Undang

PENGGUNAAN PETA UNTUK EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE PENGGUNAAN TANAH NON PERTANIAN DI KATA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KAB.BANYUMAS PROP.JAWA TENGAH DARI TAHUN 1987 SAMPAI TAHUN 1994

Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) Pabrik Tekstil PT Hisotex.