TRANSPLANTASI HUKUM . HUKUM BARAT DALAM REFORMASI HUKUM ISLAM

PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH ANTARA EIGENAAR DAN BEZITTER STUDI KASUS TANAH Ex eigendom no. 775a kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya

Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual beli Serta Permasalahannya(Studi Kasus Di Kantor PPAT Agung Wibowo, S.H., M.K,., Kabupaten Sleman)

KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

PRODUKTIVITAS KANTORPERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROPINSI SULAWESI SELATAN

Pengantar Tata Hukum Indonesia

Pers Hukum dan Kekuasaan

Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages