PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: hgb
KATA KUNCI: hgb
 | PENYELESAIAN PERKARA KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN GIRIK DENGAN SERTIPIKAT HGB DI KELURAHAN CIPAYUNG, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA JAKARTA TIMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 283/G/2024/PTUN.JKT) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Girik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Perkara Pertanahan |
| ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIR TANAH MILIK ADAT DAN HGB PADA PENGADAAN TANAH PROYEK BENDUNGAN CIBEET (Studi Kasus di Desa Cariu dan Desa Kutamekar, Kabupaten Bogor) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - bendungan cibeet,hak guna bangunan,pengadaan tan,tanah adat,tumpang tindih |
| PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DI ATAS SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) DI DESA CITERAS KECAMATAN RANGKAS BITUNG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tumpang tindih sertipikat,Hak Guna Bangunan,Hak Milik,sengketa pertanahan,kepastian hukum |
| POLA PENGUASAAN TANAH ETNIS CINA DI INDONESIA ANALISIS BIBLIOMETRIK TERHADAP PERGESERAN ISU DISKRIMINASI MENUJU STRATEGI ADAPTASI PROPERTI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Analisis Bibliometrik,Pola Penguasaan Tanah,Adaptasi,VOSviewer |
| KONFLIK AGRARIA: KLAIM SEPIHAK PENGUASAAN ASET TANAH NEGARA EKS EIGENDOM VERPONDING ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Konflik Agraria,Aset Negara,Eigendom Verponding |
| RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN BERBASIS WEB SEBAGAI SISTEM PENDUKUNG IDENTIFIKASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR DI DESA PROCOT KABUPATEN TEGAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2026 - sistem pendukung keputusan,sistem informasi lahan,lahan terlantar desain sistem,Waterfall |
| PEMBUATAN GAMIFIKASI VISUAL NOVEL BERBASIS WEB SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - gamifikasi,visual novel,game berbasis web,pelayanan pertanahan,SDLC Waterfall |
 | PERATURAN JABATAN PPAT PENGANTAR PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA - Reka Cipta - 2021 - Hukum |
| ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH KASULTANAN YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultan Ground,HGB,Kebijakan Perizinan,Kepastian Hukum,Tata Kelola Pemerintahan yang Bai |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
| DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Terindikasi Terlantar,Inventaritasi,Pemecahan Hak Atax Tanah,HGB |
| FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM MENGIKUTI KEGIATAN LAYANAN PERTANAHAN BEREDAR KELILING (LA DARLING) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - faktor yang berpengaruh,LA DARLING,minat masyarakat,perubahan hak |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| IMPLEMENTASI LAYANAN MEKEPUNG KEBO (MELAYANI KE DESA HAGL PEMOHON LANGSUNG KHUSUS HARI RABO) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mekepung Kebo,layanan pertanahan,inovasi pelayanan publik,kualitas layanan,Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana |
| KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik Agraria,Penguasaan Tanah,Aset Tanah |
 | HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN SUMBER KONFLIK PERTANAHAN - Lentera Ilmu Cendekia - 2014 - Konflik Pertanahan,Ilmu Pertanahan,HGU dan HGB |
 | ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TELANTAR HAK GUNA BANGUNAN PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar,Tindak Lanjut |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENERTIBAN TANAH TELANTAR
(Studi Kasus Hak Guna Bangunan PT Tanah Mas Duaja di Kecamatan Tembalang. Kota Semarang, Jawa Tengah) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Bangunan,Pelaksanaan |
 | PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR (STUDI TANAH HGB PT. DELI SUPER) DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah terindikasi terlantar,penertiban,HGB |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
