PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: hak-hak
KATA KUNCI: hak-hak
 | PEREMPUAN BERKALUNG SURBAN EDISI REVISI - Arti Bumi Intaran - 2009 - Fiksi Indonesia,Perjuangan Kemanusiaan |
 | PERIASAI PEREMPUANKESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN Yayasan Galang - 1999 |
| PERIASAI PEREMPUANKESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN - Yayasan Galang - 1999 - hak asasi wanita |
 | ANALISIS MENGENAI HAK PENGELOLAAN (HPL) - Lembaga Pengkajian Pertanahan - 2006 - Analisis HPL |
 | Jogja-Ku [Dune Ora] Didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta - STPN Press - 2016 - Kebijakan Pembangunan |
 | Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah - Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan - PT Gramedia Widiasarana - 2005 - Pertanahan,Sertifikat Tanah |
 | AWAS JANGAN BELI TANAH SENGKETA PANDUAN MENGURUS PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA AMAN - PT BUKU SERU - 2015 - Ilmu Tanah,Hak hak dan kepemilikan tanah |
 | STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN UPAYA MENYELAMATKAN RIMBA YANG TERSISA - Pustaka Pelajar - 2010 - Masalah kehutanan Satu dasawarsa terakhir ini |
 | IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN DI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN EDISI REVISI - Sinar Grafika - 2020 - Tata Guna Tanah |
 | KONFLIK HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MANDACAN DENGAN PT.PERTAMINA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2021/PNMnk.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Hak Ulayat |
 | PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Progres dan Problematika |
 | PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH YANG TERINDIKASI MUSNAH DI KALURAHAN BANARAN, KAPANEWON GALUR, KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Terindikasi Musnah,Letter C,Sungai Progo |
 | PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPΤΡΚΗ) UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DI KABUPATEN BANYUWANGI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,reforma agraria,Kabupaten Banyuwangi |
 | DINAMIKA RESPON MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG NAGA, KABUPATEN TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat Kampung Naga,Sistem Tenurial,Tanah Ulayat |
 | DAMPAK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG (KCJB) TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TERKENA PEMBEBASAN LAHAN DI DESA JATIMULYA, KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak,Pengadaan Tanah,Pembangunan KCJB,Kondisi Sosial dan ekonomi |
 | PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARANNYA - Sinar Grafika - 2022 - Tanah,Pemilikan |
 | POLITIK KELEMBAGAAN AGRARIA INDONESIA JALAN TERJAL PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA,1955-2022 - STPN Press - 2022 - Politik Kelembagaan |
 | EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENDAFTRAN TANAH KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA ) DI KOTA BATAM (KENDALA, ANALISIS DAN SOLUSI KEBIJAKAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Peraturan Perundang,Undangan,Kasiba,Aset,HPL |
 | BUNGA RAMPAI HUKUM KEPERDATAAN - Nuansa Aulia - 2019 - Hukum Perdata |
 | KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAN (HUKUM ADMINISTRASI NEGARA) - Sinar Grafika - 2015 - Korupsi |
