Mewujudkan Hak-Hak Rakyat Reformasi Penguasaan Tanah Dan Pengelolaan Hutan Di Indonesia

Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai Masalah & Solusinya

HUKUM KEPERDATAAN (DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, KUH PERDATA(BW), HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT) JILID KEDUA

TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DINAMIKA PENGATURAN DAN PERMASALAHAN TANAH ULAYAT

MEMBANGUN BASIS DATA PERTANAHAN DESA MARGODADI KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA(STUDI DI DUSUN KADIPIRO, DUSUN GROGOL DAN DUSUN MRANGGEN)

STUDI PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI

PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PENCAPAIAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEGAWAI DALAM PELAYANAN PERTANAHAN YANG OPTIMUM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA PROVINSIJAWA TENGAH

PEIAKSANAAN PENYERAHAN BAGIAN TANAH HAKPENGELOLAAN PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA ICABANG BELAWAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK-HAK ATAS TANAB KEPADAPIHAK KETIGADIKOTA MEDAN PRGVINSISUMATERA UTARA

Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Produktivitas Pegawai Kantor Pertanahan Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH MASSAL SWADAYA POLA AJUDIKASI Dl KELURAHAN SUKOW INANG UN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGE TAN

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

PERANAN PEMANFAATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA BANDUNG UNTUK PENYEDIAAN TANAH BAGI PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PRODUKTRTTAS KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

STUDI PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH TRANSMIGRAN PADA LOKASI TRANSMIGRASI DI KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA